INDONESIAKININEWS.COM - Direktur Said Aqil Siroj (SAS) Institute, M. Imdadun Rahmat menyebut, tidak ada progres nyata terkait deradika...
INDONESIAKININEWS.COM - Direktur Said Aqil Siroj (SAS) Institute, M. Imdadun Rahmat menyebut, tidak ada progres nyata terkait deradikalisasi di internal BUMN.
Imdadun menyatakan, berdasarkan pengamatan setahun terakhir, pihaknya menilai gerakan pro khilafah masih beraktifitas secara nyaman dan menyedot dana dari BUMN untuk aktifitas mereka.
Demikian disampaian Imdadun Rahmat dalam keterangan tertulisnya yang diterima PojokSatu.id, Selasa (30/6/2020).
“Sudah satu tahun lalu SAS Institute menyerukan pentingnya langkah nyata deradikalisasi di BUMN. Tapi hingga hari ini tidak ada langkah apa-apa,” ujarnya.
Imdadun juga menyebut bahwa selama ini pihaknya sudah mencoba berkomunikasi terkait hal tersebut.
“Di saat kader-kader muda ingin berdakwah dan berkontribusi atas deradikalisasi di BUMN, tidak kunjung dibuka pintunya,” keluh Imdadun.
Kendati demikian, Imdadun menekankan bahwa SAS Institute akan terus konsisten menjadi salah satu garda terdepan melawan radikalisme serta menguatkan pilar kebangsaan dan meneguhkan kebebasan beragama di Indonesia.
“Kami akan terus berkampanye untuk toleransi, kerukunan dan anti kekerasan. Kami terus memantau lembaga-lembaga negara termasuk BUMN, jangan sampai justru menjadi sarang berkembangnya ideologi yang merongrong negara,” tegasnya.
Ketika ditanya tentang seruan SAS Institute yang diabaikan Kementerian BUMN, Imdadun Rahmat enggan menjawan lebih jauh.
“Silahkan tanya kepada mereka (Kementerian BUMN),” jawabnya.
“Bisa jadi orang-orang di sekitar Pak Eric tidak menganggap menjadi sarang ideologi radikal itu persoalan. Atau bisa jadi justru mereka bagian, atau punya hubungan dekat, atau minimal setuju dengan ideologi macam itu,” tuturnya.
Menurutnya, publik tentu mengamati dan menilai apa yang dilakukan lembaga negara dan kementerian. Yang diperlukan adalah langkah nyata.
Masyarakat juga menilai institusi pemerintahan dari komunikasi publik yang dijalankan.
Kalau cara komunikasinya jujur dan menghargai nalar publik, maka masyarakat akan manaruh respek.
“Itu menunjukkan lembaga dipimpin dengan integritas,” ujarnya.
Tapi jika gaya komunikasinya menghakimi pers, mencari kambing hitam dan manipulatif, masyarakat akan berkesimpulan bahwa kementerian bersangkutan ada masalah.
Maka, lanjut Imdadun, Menteri BUMN harus memperhatikan cara berkomunikasi para staf khususnya terutama jubir-jubirnya
Sebab publik saat ini semakin cerdas dan melakukan cek dan ricek di platform digital dengan mudah.
“Data digital tidak hilang. Kebohongan dan manipulasi dengan cepat diketahui publik,” ucapnya.
“Dalam kondisi krisis, membangun kepercayaan kepada masyarakat luas itu penting, tidak justru menjauhkan dari masyarakat,” tutup Imdadun.
Sumber: pojoksatu
