foto: wartakota INDONESIAKININEWS.COM - Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar membalas kritikan ...
foto: wartakota |
INDONESIAKININEWS.COM - Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar membalas kritikan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq.
Bupati Sehan tak terima dengan tudingan Bupati Lumajang yang menudingnya salah urus rakyat.
Melalui video berdurasi 3 menit 57 detik, Bupati Boltim meminta Bupati Lumajang mengurus saja rakyatnya yang banyak peminta-minta.
“Itu kan di atas 12 persen miskinnya. Di Lumajang kan banyak peminta-minta, kalau kita kan tidak ada satu pun. Jadi beda dong,” kata Sehan.
Ia membeberkan alasannya menyalahkan menteri terkait regulasi penerima bantuan. Ia menyebut aturan menteri membuat rakyat kesulitan.
Menurut Sehan, dalam surat edaran (SE) Menteri Sosial, Boltim diberi kuota 4.464 penerima bantuan.
“Kita rekrutnya gampang, tapi yang sulitnya itu untuk menerima, karena dipersyaratkan harus membuka rekening. Nah di situ juga saya protes karena menyusahkan rakyat saya,” katanya.
“Itu bantuannya cuma Rp 600 ribu, tapi rakyat harus keluarkan uang Rp 250 ribu sampai Rp 450 ribu. Yang jauh itu harus mengeluarkan modal Rp450 ribu,” tambahnya.
Ia mencontohkan, penerima bantuan haru pergi pulang ke bank dengan biaya Rp 200 ribu, kemudian buka rekening bank Rp 150.
Saat dana cair, rakyat kembali ke bank dan harus mengeluarkan biaya transportasi lagi.
Kesulitan lainnya, kata Sehan, membuka rekening di bank membutuhkan waktu yang cukup lama.
“Tidak ada bank (di Boltim) yang sanggup menerbitkan buku rekening lebih dari 30 (buku). Cuma 30 buah satu hari. Nah kalau 4.464 (buku) itu perlu 5 bulan,” katanya.
Ia lantas membandingkan bantuan yang dia berikan kepada rakyatnya dengan bantun yang diberikan Bupati Lumajang kepada masyarakat miskin.
“Perlu diingat Bupati Lumajang, Anda cuma kasih 5 kilo (beras), saya minimal 15 kilo dan saya beri beras premium. Saya (kasih) beras premium bupati Lumajang,” sindirnya.
Dia mengaku tidak mau memotong gaji PNS untuk menambah bantuan kepada masyarakat karena gaji itu merupakan hak keluarganya.
“Saya tidak potong dari PNS, karena PNS punya gaji itu milik keluarganya, makannya saya tidak potong,” bebernya.
“Kalau Anda kasih 5 kilo udah rasa gede. Kalau saya tidak. Bahkan ibu-ibu yang dikasih beras 5 kilo sama supermie, kalau saya itu Rp2 juta,” imbuhnya.
Ia mengaku sudah menjalakan program tersebut selama 4 tahun. Program itu bernama JHT.
“Jadi, saya justru sebenarnya cuma rasa lucu saja sama Bupati Lumajang. Urus aja itu rakyatmu,” katanya.
Sehan meminta Bupati Lumajang tidak mencampuri urusannya dengan menteri.
“Kalau salah, nanti menteri yang berdebat dengan saya. Saya hanya minta supaya kalau ada bantuan dari pusat (jangan bikin sulit). Eh yang dibantu rakyat miskin, masa keluar duit lebih dari separuh, kan tidak logis. Itu yang Anda tidak tahu,” tegasnya.
Sumber: pojoksatu