INDONESIAKININEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir u...
INDONESIAKININEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir untuk segera memberikan teguran kepada Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
Pasalnya, Ahok dan Nicke dinilai sama-sama bertanggungjawab atas kebijakan yang salah kaprah dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Kebijakan salah kaprah yang dimaksud Arief adalah PT Pertamina hanya memberikan promo cashback sebesar 50 persen untuk pengemudi ojek online (ojol) yang melakukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.
"Kok malah yang dibantu malah tranportasi Ojol saja sih," ketus Arief, Kamis (16/4/2020).
Diakui Arief bahwa Ojol memang membuka lapangan kerja informal bagi pengangguran di Indonesia selama ini dan dijadikan salah satu acuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Namun pada kenyataannya, Ojol justru bukanlah cita-cita besar Presiden RI Joko Widodo dalam membangun moda transportasi nasional.
"Apalagi akibat tumbuhnya Ojol yang dibawah naungan perusahaan star up unicorn yang beraset triliunan tersebut tidak banyak memberikan dampak bagi kemajuan skill bagi SDM di Indonesia," tandasnya.
Selain itu juga, tambahnya, akibat meningkatnya armada Ojol, dari sisi neraca perdagangan luar negeri, nilai impor di sektor otomotif terus meningkat. Yang ketiban untung pun hanyalah perusahaan asing.
"Sampai sekarang armada motor dan mobil itu masih impor nah jadi yang untung asing lagi," sesalnya.
Lebih lanjut Arief menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang sangat tidak adil.
Kebijakan itu ada karena ketidakpahaman dalam mengambil keputusan.
Utamanya dalam menentukan sasaran dari penerima subsidi BBM.
Sebab bukan cuma Ojol, masih ada moda transportasi lain yang butuh diberikan keringanan pembelian BBM selama pandemi COVID-19. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pun demikian.
"Misalnya juga nelayan yang sulit mendapatkan BBM murah untuk mencari ikan justru tidak diberikan cashback BBM, lalu buruh yang sudah banyak akan dipotong gajinya akibat COVID-19 kok enggak dapat cashback. Lalu UKM makanan minuman yang menggunakan gas LPG dan BBM tidak mendapatkan cashback , kemudian angkot dan taxi kok engga dikasih cashback," urainya.
"Kemudian armada angkutan barang di pelabuhan dan untuk logistik pabrik justru engga dikasih cashback, dimana ini jauh lebih penting agar perusahaan armada angkutan darat dan laut bisa survive akibat dampak COVID-19. Ojol tarif mahal enggak ada dampak terhadap inflansi. Tapi angkutan armada logistik dan pelabuhan mahal pasti harga harga barang ikut naik," lanjutnya.
Pengamatan Arief, kebijakan tersebut diambil karena Pertamina ingin membuat senang Presiden RI Joko Widodo. Namun niat baik itu ternyata salah sasaran.
"Jadi saya harap menteri BUMN menegur Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina dan Dirut Pertamina yang salah kaprah dalam menyalurkan subsidi pada pelaku usaha yang terkena dampak COVID-19," pungkasnya
S: rri
