INDONESIAKININEWS.COM - Sekitar seribu pendemo yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Penegak Keadilan (KOMPAK) menggelar aksi damai d...
INDONESIAKININEWS.COM - Sekitar seribu pendemo yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Penegak Keadilan (KOMPAK) menggelar aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Sabtu (28/12/2019).
Mereka menuntut agar Novel Baswedan segera diadili atas kasus dugaan penganiayaan dan pem*****an yang terjadi di Bengkulu pada tahun 2004 silam.
Ketua KOMPAK, Asep Irama dalam orasinya mengaku sangat menyayangkan Kejagung yang belum juga menuntaskan kasus sarang burung walet yang diduga melibatkan Novel yang kini menjadi penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia menduga, kasus yang diduga melibatkan Novel yang kala itu menduduki posisi Kasat Reskrim Polres Bengkulu itu belum juga diproses karena sengaja tidak dilanjutkan demi menyelamatkan Novel Baswedan.
"Novel Baswedan dipuja-puja bak pahlawan di KPK. Selebihnya, Novel tak lebih dari pelaku kejahatan dengan cara sadis, di mana korban dit***ak, dengan menggunakan kuasanya sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkulu tempo itu," kata Asep di depan Gedung Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2019).
Apalagi, dalam penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta barang bukti, rekonstruksi pemeriksaan tempat, adegan terjadinya pen***akan di kaki para korban, berkas perkara Novel Baswedan kemudian dinyatakan lengkap sebagaimana Pasal 138 KUHAP, sehingga kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan.
Anehnya, lanjut dia, pihak kepolisian dan Kejaksaan ikut menyatakan berkas perkara Novel Baswedan sudah P21, baik dari segi pembuktian, locus serta tempus.
Berkas perkara selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 29 Januari 2016 lalu.
"Tapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) menarik kembali surat tuntutan pada tanggal 2 Februari 2016 dengan alasan mau disempurnakan," sesalnya.
Anehnya setelah ditarik, tambahnya, Kejaksaan tiba-tiba mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016.
Surat itu ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu.
Kejaksaan berdalih jika kasus Novel Baswedan tidak cukup bukti dan kasusnya sudah kadaluarsa.
"Tak jauh dari itu, pihak korban kemudian menggugat SKPP Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Praperadilan. Hakim tunggal Suparman dalam putusan Praperadilan menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu terhadap Novel Baswedan tidak sah," tegasnya.
Dalam putusannya, hakim juga memerintahkan kepada termohon agar menyerahkan berkas perkara Novel Baswedan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu dan melanjutkan penuntutan perkara tersebut dalam pelaksanaan persidangan.
Disesalkannya lagi kasus Novel Baswedan sampai saat ini tak jelas ujung penyelesaiannya.
Untuk itu menurut dia, wajar jika publik curiga, bahwa KPK menyimpan sejumlah rahasia eks Jaksa Agung, HM Prasetyo, sehingga tidak berani melimpahkan berkas perkara Novel Baswedan ke PN Bengkulu untuk disidangkan.
"Aksi cuci tangan Kejaksaan Negeri Bengkulu yang merupakan kepanjangan tangan dari Kejaksaan Agung dalam perkara pembunuhan yang disangkakan kepada Novel Baswedan terus mengusik nurani publik. Bisa jadi ini sebagai pembenaran bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas," duganya.
Atas dasar itulah, imbuhnya, KOMPAK Indonesia merasa terpanggil untuk memperjuangkan keadilan dan masa depan penegakan hukum di Indonesia demi jaminan kepastian hukum.
"Sehingga Novel Baswedan wajib segera ditangkap dan diadili atas perbuatannya yang jelas-jelas melanggar hukum," serunya.
S: akurat.co
