INDONESIAKININEWS.COM - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Ahmad Shabri Lubis menyatakan FPI bersama sekitar 48 organisasi masyaraka...
INDONESIAKININEWS.COM - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Ahmad Shabri Lubis menyatakan FPI bersama sekitar 48 organisasi masyarakat bakal melakukan aksi di depan Kedutaan Besar China pada Jumat (27/12/2019) pekan depan.
Aksi tersebut dilakukan, kata Shabri sebagai tindaklanjut atas isu pelanggaran HAM yang menimpa Muslim Uighur di wilayah Xinjiang, China.
Adapun aksi tersebut bertajuk Aksi Nasional Selamatkan Muslim Uighur Bersama Ormas Islam se-Indonesia.
Shabri menilai apa yang dilakukan pemerintah Cina terhadap muslim Uighur sudah keterlaluan karena telah merampas hak-hak asasi mereka semisal beribadah.
"Perampasan hak-hak asasi manusia umat Islan Uighur di wilayah otononi khusus Xinjiang sudah sangat keterlaluan. Lewat Undang Undang Deekstremifikasi, serta dalih melawan radikalisme, hak asasi manusia saudara muslim Uighur kita dicabik dan dirampas hak beribadah, hak ekonominya, hak sosialnya, hak politiknya sampai hak budayanya," kata Shabri di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (20/12/2019).
Apalagi, lanjut Shabri, berdasarkan informasi yang ia dapat, muslim Uighur dilarang memiliki dan membaca kitab suci mereka, yakni Alquran.
Serta dipaksa wajib mengikuti kamp reedukasi yang sesungguhnya adalah penahanan semena-mena tanpa proses hukum yang adil sesuai standar internasional.
"Ketika lelaki saudara Uighur mendekam dalam kamp tersebut, di saat yang sama mereka yang ditinggalkan, yang bila menolak akan dituduh sebagai ekstrimis radikal dan dijebloskan ke dalam kamp reedukasi," ujar Shabri.
Atas dasar itu pula, FPI dan gabungan ormas yang ikut dalam aksi meminta agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat turun tangan guna mengatasi permasalahan etnis Uighur.
"Kami minta kepada PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) agar supaya turun tangan untuk menghentikan segala macam bentuk arogan yang terjadi di Uighur Xinjiang, China. Dengan adanya pelanggaran HAM seperti itu, maka sudah seharusnya PBB untuk turun langsung," kata Shabri.
S: suara.com
