INDONESIAKININEWS.COM - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Pedagang Kak...
INDONESIAKININEWS.COM - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Pedagang Kaki Lima (PKL) yang semrawut dan tumpah ke jalanan di Kawasan Wisata Kota Tua, Jakarta.
Menurut Taufik, harusnya para PKL ditata dengan rapi dan ditempatkan di lokasi pedagang yang sudah ditetapkan oleh DKI Jakarta.
"Harusnya diawasi dong, kan mereka akan ditata, tapi kalau sudah masuk ke jalanan kan enggak boleh," kata Taufik saat dihubungi, Jumat (22/11/19).
Taufik mengungkapkan sedianya Pemerintah sudah menyediakan tempat kepada para PKL yang tak jauh dari jalanan.
Namun kenyataannya PKL disebut Taufik malah menguasai hampir setengah badan jalan umum.
Bahkan karena kondisi itu, tak jarang bus TransJakarta kesulitan untuk melintas.
Warga pun disebut kesusahan untuk menyeberang.
Menurut Taufik ini harus menjadi PR bagi Pemprov DKI mengingat Kota Tua merupakan salah satu kawasan wisata di Jakarta.
Dinas-dinas terkait, kata dia, harus saling koordinasi satu sama lain.
"PKL kan ada sendiri dinasnya, penertiban ada sendiri dinasnya, kawasan juga. Ya harus ada koordinasi dari mereka. Ditata, karena kan ini untuk pariwisata, justru ini jadi penting. Kalau teratur dan bersih wisatawan juga pasti lebih banyak," jelas Taufik.
Diketahui dinas yang ikut ambil bagian dalam kegiatan pengawasan ini, yakni Satpol PP, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta sebagai "pemilik kawasan" Kota Tua, serta Dinas UMKM.
Isu PKL menjadi perhatian menyusul putusan MA yang memenangkan gugatan politikus PSI untuk mencabut Pasal 25 Ayat 1 dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007.
Aturan itu menjelaskan tentang Ketertiban Umum yang memberikan kewenangan Gubernur DKI Jakarta memberikan izin trotoar dan jalan sebagai tempat usaha PKL.
Dengan putusan MA itu, Anies harus membersihkan seluruh PKL yang berada di atas trotoar Jakarta
S: cnnindonesia
