Psikolog Anak Indonesia, Kak Seto. INDONESIAKININEWS.COM - PB Djarum mengumumkan bahwa lembaganya akan mengehentikan audisi beasiswa b...
Psikolog Anak Indonesia, Kak Seto. |
INDONESIAKININEWS.COM - PB Djarum mengumumkan bahwa lembaganya akan mengehentikan audisi beasiswa bulutangkis pada tahun 2020 karena dituding mengeksploitasi anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI).
Keputusan PB Djarum ini ditanggapi oleh pemerhati anak, Seto Mulyadi. Seto menganggap keputusan ini seperti anak kecil yang ngambek.
"Saya melihat ini kok kayak anak kecil yang sedang ngambek," kata Seto Mulyadi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (8/9/2019) malam.
Ketua Lembaga Anak Indonesia (LPAI) yang akrab disapa Kak Seto tersebut mengatakan, apa yang dilakukan oleh KPAI sudah benar.
Menurutnya, yang dilakukan oleh KPAI adalah hanya menunjuk peraturan soal larangan eksploitasi anak melalui iklan merek Djarum yang identik dengan produk rokok, dan bukan melarang audisinya.
Kak Seto mengungkapkan, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 telah tertulis bahwa rokok merupakan zat adiktif yang berbahaya.
Ia juga mempertanyakan soal kesungguhan dari PB Djarum dalam menghasilkan bibit unggul bulutangkis.
"Lha terus kemurniannya dan ketulusannya bagaimana untuk membina anak-anak? Bila memang serius, seharusnya tidak menghentikan audisi dengan alasan iklan tersebut," lanjutnya.
Ia menegaskan, yang sebenarnya menjadi masalah adalah brand image. Walaupun anak-anak yang mengikuti dan kemudian lolos audisi tetap dilarang merokok, namun tetap terbangun citra buruk.
"Bahwa di balik audisi yang bersejarah dan menghasilkan pemain-pemain dunia adalah rokok," paparnya.
Menurutnya, para peserta yang lolos seleksi pada audisi di PB Djarum dan menjadi pemain bulutangkis profesional, nantinya akan timbul kontradiktif.
Misalnya adalah ungkapan "waduh saya berutang budi pada rokok", waduh saya harus membeli rokok".
Hal tersebut yang akhirnya dapat membuat anak-anak terpapar rokok di masa depan.
Menurutnya, tujuan dari KPAI adalah mencari jalan terbaik untuk semua pihak.
sum: tribunnews.com