Foto: Zakir Naik (Grandyos Zafna) INDONESIAKININEWS.COM - Otoritas negeri bagian Sarawak di Malaysia tetap melarang ulama kontroversia...
 |
| Foto: Zakir Naik (Grandyos Zafna) |
INDONESIAKININEWS.COM - Otoritas negeri bagian Sarawak di Malaysia tetap melarang ulama kontroversial asal India, Zakir Naik, untuk memasuki wilayahnya.
Langkah ini diambil otoritas Sarawak meskipun pemerintah federal Malaysia masih memutuskan untuk tidak menyerahkan Zakir Naik ke otoritas India yang mendakwanya atas ujaran kebencian dan pencucian uang.
Seperti dilansir media lokal Malaysia, Free Malaysia Today, Jumat (16/8/2019), larangan bagi Zakir Naik untuk masuk ke Sarawak telah diberlakukan sejak dua tahun terakhir, tepatnya sejak almarhum Adenan Satem menjabat Kepala Menteri Sarawak. Adenan meninggal dunia saat masih menjabat pada Januari 2017 lalu.
Kini jabatan Kepala Menteri Sarawak dipegang oleh Abang Abdul Rahman Zohari Abang Openg. Dalam pernyataan terbaru, Wakil Kepala Menteri Sarawak, James Masing, menegaskan otoritas Sarawak tetap tidak akan mengizinkan Zakir Naik masuk ke wilayahnya.
"Kenapa kita harus mengizinkan seorang bigot (fanatik) agama untuk memasuki Sarawak dan merusak keselarasan keagamaan dan sosial?" ucap James Masing dalam pernyataannya.
Malaysia diketahui terdiri dari 13 negara bagian (Negeri) dan tiga wilayah federal (Wilayah Persekutuan). Sarawak merupakan salah satu dari 13 negara bagian itu. Sarawak, bersama Sabah -- juga salah satu negara bagian di Malaysia -- memiliki otonomi untuk urusan imigrasi di bawah Perjanjian Malaysia 1963 (MA63). Otoritas Sarawak dan Sabah memiliki wewenang untuk melarang individu tertentu, yang dianggap tidak diinginkan untuk memasuki wilayah tersebut.
Seruan untuk mendeportasi Zakir Naik ke India tengah mencuat di Malaysia beberapa waktu terakhir, usai komentarnya dalam dialog keagamaan di Kelantan pada awal Agustus menuai kontroversi.
Saat itu, Zakir Naik menyinggung soal loyalitas warga Hindu di Malaysia pada pemerintahan Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad.
Dalam komentarnya, Zakir Naik mengklaim bahwa warga Hindu di Malaysia lebih setia pada PM India Narendra Modi daripada PM Mahathir, meskipun mereka mendapatkan '100 kali' lebih banyak hak dibandingkan warga muslim di India.
Tak hanya itu, Zakir Naik itu juga mencetuskan pengusiran warga etnis China yang disebutnya sebagai 'tamu lama' di Malaysia. Hal ini diungkapkan saat merespons seruan deportasi dirinya.
Dalam pernyataan terpisah di Kota Kinabalu, Partai Progresif Sabah (SAPP) menyerukan pemerintah Sabah untuk menggunakan wewenang imigrasinya untuk melarang Zakir Naik masuk ke wilayah Sabah, demi melindungi perdamaian dan keselarasan.
Tiga wakil presiden SAPP, yakni Richard Yong, Edward Dagul dan Japiril Suhaimin, dalam pernyataan gabungan menyebut Zakir Naik yang berkewarganegaraan India ini, sebagai sosok kontroversial yang sedang diburu oleh negara asalnya atas tuduhan pencucian uang.
"Sosok kontroversial seperti ini tidak seharusnya diizinkan masuk ke Sabah. Jika pemerintah federal memutuskan untuk membiarkan 'penghasut' itu tetap di Malaysia, Sabah harus melarangnya masuk ke wilayah ini untuk tujuan apapun. SAPP memilih dia dideportasi," tegas pernyataan gabungan itu.
Diketahui bahwa PM Mahathir dalam pernyataan yang dikutip kantor berita Malaysia, Bernama, beberapa waktu lalu menyebut Zakir Naik tidak bisa dipulangkan ke India karena 'kekhawatiran akan dibunuh' di sana.
"Jika negara manapun ingin menampungnya, mereka dipersilakan," ucap PM Mahathir.
sumber: news.detik.com
