Biro Pers Setpres INDONESIAKININEWS.COM - Presiden Joko 'Jokowi' Widodo akan mengumumkan provinsi mana yang terpilih jadi loka...
 |
| Biro Pers Setpres |
INDONESIAKININEWS.COM - Presiden Joko 'Jokowi' Widodo akan mengumumkan provinsi mana yang terpilih jadi lokasi ibu kota negara baru pada Agustus 2019.
Dua kandidat kuat yang akan menjadi pengganti DKI Jakarta adalah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
Saat ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang merancang skema terbaik untuk pemindahan ibu kota. Ongkos pindah ibu kota negara ini disebut-sebut mencapai Rp465 triliun.
Pemerintah sebenarnya mengalokasikan anggaran migrasi dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2020. Namun, anggaran tersebut hanya dialokasikan untuk desain dan masterplan ibu kota baru.
Lalu, dari mana saja duit untuk membayar biaya eksodus besar-besaran tersebut?
1. Ada tiga skema anggaran pemindahan ibu kota negara
Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Tri Dewi Virgiyanti menjelaskan, tak semua biaya pemindahan berasal dari APBN.
Itu artinya, pemerintah punya rancangan pembiayaan lainnya dan swasta bisa ikut ambil bagian di dalamnya.
“Jadi skemanya ada tiga, APBN, swasta kemudian kerja sama pemerintah dan swasta,” kata Tri usai menghadiri Seminar Nasional Kesiapan Kaltim terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara, di Lamin Etam Samarinda, Sabtu (27/7).
“Dan itu memungkinkan sekali sebab APBN memang bukan sumber utama. Bisa saja ada sumber dana lain yang secara kreatif bisa diperoleh,” lanjutnya.
Tri memaparkan, ketiga rancangan pembiayaan tersebut punya porsi beragam.
Misalkan, APBN hanya 20 persen, lalu kerja sama pemerintah dan swasta dapat porsi paling besar, yakni 50 persen, sementara swasta bisa kebagian 20-30 persen.
2. Membangun kawasan baru harus punya kalkulasi matang
Desain yang akan digunakan untuk membangun kawasan terpilih ada dua.
Pertama yakni, urban design. Detailnya, desain harus digambar, dari bentuk rumah, perkantoran dan fasilitas penunjang lainnya.
Patron kedua adalah engineering design. Untuk fase tersebut butuh kalkulasi lebih detail.
Karena itu tim yang akan menyusun berasal dari Bappenas dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR).
“Maka dari itu membangun daerah baru harus punya hitung-hitungan yang matang, sehingga kebutuhannya jelas,” terang Tri.
Begitu pula dengan kerja sama pemerintah dan swasta. Pihaknya akan berusaha menggaet pihak swasta dengan kualitas terbaik, jika dirasa kurang menarik maka bantuan keuangan atau subsidi bisa diberikan.
“Tapi selebihnya swasta yang mengerjakan,” ujarnya.
3. Agustus, finalisasi penentuan lokasi calon ibu kota negara yang baru
Sebelum Kaltim dan Kalteng bersaing, Kalsel sempat ikut dalam pemilihan. Namun gugur lantaran presiden lebih condong pada Kaltim dan Kalteng.
Mengenai detail waktu penetapan lokasi, Tri tak banyak berkomentar sebab yang memutuskan adalah presiden sebagai kepala negara.
“Bisa terjadi kapan saja,” ujarnya singkat.
Meski demikian, pihaknya terus berusaha agar cetak biru masterplan pemindahan pungkas disusun.
Ditambah, PPN/Bappenas ditarget selesai sebelum Agustus mendatang. Boleh jadi setelahnya presiden akan memilih lokasi final ibu kota yang baru.
Proses pemindahan ibu kota negara tentu bertahap selama lima tahun ke depan. Pembangunannya bisa dimulai 2021-2022 kemudian lanjut ke tahap selanjutnya hingga eksodus pada 2024.
“Pembangunan itu juga bisa bertahap 5 hingga 10 tahun ke depan,” jelasnya.
4. Kaltim paling unggul dibandingkan daerah lain?
Mengenai keunggulan dan kekurangan, Tri menegaskan kedua kandidat lokasi memiliki kedua-duanya.
Tak ada yang paling unggul pun demikian sebaliknya. Semua lokasi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, sebab itu menimbang-nimbang daerah terbaik sebagai ibu kota itu bukan persoalan mudah.
“Satu punya risiko kebakaran hutan (Kaltim), yang satu punya risiko kebakaran dari batu bara (Kalteng),” akunya.
Sejumlah akademisi menyebut Kaltim paling kuat dibanding Kalteng dan Kalsel. Apa tanggapan Bappenas?
“Saya enggak bisa bilang demikian, sebab semua daerah punya kelebihan dan kekurangan. Bappenas tidak bisa mengatakan siapa yang terkuat,” tegasnya.
Sumber: IDNTIMES.COM
