Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menceritakan soal kemajuan Jakarta di Kolombia instagram @aniesbaswedan INDONESIAKININEWS.COM - Te...
 |
| Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menceritakan soal kemajuan Jakarta di Kolombia instagram @aniesbaswedan |
INDONESIAKININEWS.COM - Tercatat sejak 10 Juli 2019 Goodbener Anies Baswedan meninggalkan Jakarta yang penuh dengan masalah & memulai lawatannya ke luar negeri
Lawatan pertama yaitu ke Kolombia dalam rangka menjadi pembicara dalam World Cities Summit Mayors Forum (WCSMF) 2019 dari mulai 10-12 Juli 2019
Usai dari kolombia, Anies langsung terbang ke Washington DC, Amerika Serikat, untuk menghadiri undangan dari organisasi United States-Indonesia Society (USINDO). Dia akan menjadi pembicara dalam forum USINDO.
Menurut jadwal Anies akan tiba di Jakarta pada 18 Juli mendatang.
Di Kolombia, Anies Bicarakan Tantangan Kota dan Peningkatan Ekonomi, Ini Kan Lucu ?
Disaat Jakarta jadi sorotan lantaran tingkat polusinya sudah tingkat akut dan trotoar kembali semrawut oleh PKL , eh dianya malah pede banget ketemu orang asing dan menjadi seorang pembicara ahli tata kata dalam masalah Tantangan Kota dan Peningkatan Ekonomi
Akun Renny Fernandez Ikut menyoroti kepergian anies ke luar negeri, lewat dinding facebooknya ia menulis seperti ini :
Jakarta polusinya sudah tingkat akut. AQI (Air Quality Index) sudah mencapai 220, artinya very unhealthy. Gubernurnya?
Wawancara radio di Colombia yg jaraknya 20rb KM dr Jakarta.
Rakyat nya dibiarkan menghirup udara polusi, sementara beliau asik2 menata kata di luar negeri thdp banyak keberesan yg dikerjakan orang lain.
Surabaya sudah membuat 70 taman sebagai paru2 kota, Jakarta yg anggaran APBD nya 80 trilyun pertahun blm nampak melakukan apapun.
Pk Gubernur, udahlah, gausah sibuk menata kata diluar negeri, cepatlah cari solusi.. Karena menghirup udara segar hakekatnya hak setiap warga.
TTD.
Warga yg nggaji sampean
PS. Semoga masalah polusi ini menjadi kekhawatiran kita bersama. Feel free to share! " Tulis Renny Fernandez sebagaimana dilihat indonesiakininews.com lewat akun facebooknya
Yang tak kalah bikin malu lagi, polusi akut di Jakarta ini malah dikomentari oleh Jack Hewson lewat akun twitternya
Jack Hewson adalah Jurnalis lepas yang meliput Indonesia-Filipina untuk @ FRANCE24 dan lainnya
France 24 merupakan sebuah stasiun televisi dan radio di Prancis yang dibentuk pada tahun 2006
Lewat akun twitternya, Jack Hewson menuliskan keadaan pemandangan jakarta dari atas Atap bangunan yang tinggi:
" This is the view from the roof top bar of Jakarta's tallest building just now. Air readout topped out at about AQI 220 today. Kind of a labour-saver - don't even have to bother to smoke " tulis Jack Hewson 13 juli 2019
This is the view from the roof top bar of Jakarta's tallest building just now. Air readout topped out at about AQI 220 today. Kind of a labour-saver - don't even have to bother to smoke pic.twitter.com/gYTxoVuSdm— Jack Hewson (@jack_s_hewson) July 13, 2019
jika diartikan kira kira seperti ini : Ini adalah pemandangan dari bar atap gedung tertinggi di Jakarta sekarang. Pembacaan udara berakhir sekitar AQI 220 hari ini. Jenis penghemat tenaga kerja - bahkan tidak perlu repot untuk merokok
Memalukan bukan ? atau emang mukanya pak goodbener anies ini sudah tebal sehingga tak punya lagi rasa malu ?
Sebaiknya pulanglah segera anda ke tanah air pak Anies Baswedan, lawatan anda ke luar negeri sama sekali tak akan berdampak apapun terhadap keadaan Jakarta saat ini
Wapres JK bahkan ikut menyampaikan uneg unegnya dan kekesalannya terhadap kepala daerah yang sukanya ke luar negeri dengan alasan macam macam
Wapres JK bahkan menyarankan agar kepala daerah yang sukanya keluyuran ke luar negeri menghentikan kegemarannya tersebut dan menyarankan kunjungan ke Surabaya saja belajar banyak hal dari walikota Risma
"Jadi hanya studi banding ke kota-kota lain, Surabaya bersih, atau Tangerang baik, ya studi banding ke situ. Nggak usah pergi ke Singapura terlalu jauh, dan lebih murah kalau studi banding yang ke situ," ujar JK saat membuka peresmian pembukaan Rating Kota Cerdas Indonesia di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2019).
JK menekankan studi banding tak perlu ke luar negeri. Sebab, lanjutnya, yang paling penting adalah implementasi di lapangan.
JK mencontohkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam mengelola kotanya. Dia menilai Risma sebagai sosok yang cerdas, tegas, dan pekerja keras.
.
"Semuanya tergantung kecerdasan wali kota dan bupati. Mau punya, mau beli macam-macam, operasi macam-macam. Kalau bupati tidak cerdas atau tidak kuat memakainya. Kayak wali kota Surabaya, di samping cerdas juga keras. Ibu Risma, sakit-sakit pun datang ke sini, saya terima kasih sekali lagi," jelas JK
Setelah kembali ke tanah air nanti tanggal 18 juli 2019, anies sepertinya tak akan bisa berleha leha dan santai lagi
Sebab Presiden Jokowi dalam pidatonya " Visi Indonesia" semalam di sentul sudah menyatakan rasa jengkelnya terhadap kepala daerah dan birokrasi yang menghambat jalannya investasi
Dalam Pidatonya " Visi Indonesia " Jokowi menyatakan Akan Hajar & Kejar Penghambat Investasi
Usai mendengar pidato Presiden jokowi tersebut, pandangan Ketua DPRD DKI Langsung Tertuju Ke Anies
Prasetio mengatakan pidato yang disampaikan Jokowi di acara 'Visi Indonesia' tersebut bertujuan untuk membangun bangsa dari daerah.
Prasetio menilai, pemerintah daerah harus sinkron dengan pemerintah pusat.
"Nah pertanyaan kami bagi pemerintah daerah ini juga belum sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Misalkan salah satu contoh soal perizinan, yang sudah mudah dari pemerintah pusat. Pas sampai ke pemerintah daerah terlambat lagi. Karena kebijakan ini itu," kata Prasetio usai pidato Jokowi di SICC Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019).
Dia mengatakan, apa yang disampaikan Jokowi harus dijalankan serius oleh pemerintah daerah.
Tujuannya agar pembangunan antara pusat dan daerah sinkron.
"Kalau bicara masalah pemerintah dan pemerintah daerah, kita tidak boleh melihat warna, tapi kita harus melihat masyarakatnya. Ini kepentingan rakyat banyak. Bagaimana investasi di daerah akan maju, kalau terhambat dengan urusan partai politik. Jadi kalau sudah terpilih menjadi Gubernur atau Presiden, lepaskan itu jubah. Dia melihat bagaimana bangsa ini ke depan lebih hebat," jelasnya.
Untuk itu, Prasetio mengatakan akan membahas pernyataan Jokowi tersebut dengan Anies Baswedan.
Dia ingin agar investasi yang akan masuk ke Indonesia tidak terhambat.
"Karena bukan seperti apa-apa, di pemerintah daerah untuk investasi, contohnya Jakarta, itu ketakutan karena aturan-aturan banyak yang masih terhambat. Makanya waktu Pak Jokowi, Pak Ahok, dan Pak Djarot, itu mempermudah investasi masuk. Tapi setelah pergantian banyak yang terhambat karena Kepentingan, ini enggak boleh ada. Kalau bicara masalah pemerintah ya sama. Mau itu Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota itu harus sama," jelasnya.
"Kebijakan pusat itu kita harus teruskan. Jangan dihambat. Saya akan berdiskusi dengan Pak Gubernur apa yang diutarakan Pak Jokowi akan disampaikan ke beliau," imbuh politikus PDIP ini.
Pertanyaannya adalah, akankah Anies Baswedan bisa diajak bekerjasama dengan Pusat ?
Atau malah sebaliknya menempatkan dirinya seperti raja raja kecil yang berhak punya aturan sendiri ?
Kita tunggu saja episode selanjutnya , yang jelas ancaman jokowi kali ini tak akan main main
Anies Baswedan juga harus sadar bahwa presiden saat ini punya kewenangan penuh untuk memecat seorang kepala daerah
Hal itu diatur dalam UU 23/2014
Editor: Indonesiakininews.com
Sebab Presiden Jokowi dalam pidatonya " Visi Indonesia" semalam di sentul sudah menyatakan rasa jengkelnya terhadap kepala daerah dan birokrasi yang menghambat jalannya investasi
Dalam Pidatonya " Visi Indonesia " Jokowi menyatakan Akan Hajar & Kejar Penghambat Investasi
Usai mendengar pidato Presiden jokowi tersebut, pandangan Ketua DPRD DKI Langsung Tertuju Ke Anies
Prasetio mengatakan pidato yang disampaikan Jokowi di acara 'Visi Indonesia' tersebut bertujuan untuk membangun bangsa dari daerah.
Prasetio menilai, pemerintah daerah harus sinkron dengan pemerintah pusat.
"Nah pertanyaan kami bagi pemerintah daerah ini juga belum sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Misalkan salah satu contoh soal perizinan, yang sudah mudah dari pemerintah pusat. Pas sampai ke pemerintah daerah terlambat lagi. Karena kebijakan ini itu," kata Prasetio usai pidato Jokowi di SICC Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019).
Dia mengatakan, apa yang disampaikan Jokowi harus dijalankan serius oleh pemerintah daerah.
Tujuannya agar pembangunan antara pusat dan daerah sinkron.
"Kalau bicara masalah pemerintah dan pemerintah daerah, kita tidak boleh melihat warna, tapi kita harus melihat masyarakatnya. Ini kepentingan rakyat banyak. Bagaimana investasi di daerah akan maju, kalau terhambat dengan urusan partai politik. Jadi kalau sudah terpilih menjadi Gubernur atau Presiden, lepaskan itu jubah. Dia melihat bagaimana bangsa ini ke depan lebih hebat," jelasnya.
Untuk itu, Prasetio mengatakan akan membahas pernyataan Jokowi tersebut dengan Anies Baswedan.
Dia ingin agar investasi yang akan masuk ke Indonesia tidak terhambat.
"Karena bukan seperti apa-apa, di pemerintah daerah untuk investasi, contohnya Jakarta, itu ketakutan karena aturan-aturan banyak yang masih terhambat. Makanya waktu Pak Jokowi, Pak Ahok, dan Pak Djarot, itu mempermudah investasi masuk. Tapi setelah pergantian banyak yang terhambat karena Kepentingan, ini enggak boleh ada. Kalau bicara masalah pemerintah ya sama. Mau itu Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota itu harus sama," jelasnya.
"Kebijakan pusat itu kita harus teruskan. Jangan dihambat. Saya akan berdiskusi dengan Pak Gubernur apa yang diutarakan Pak Jokowi akan disampaikan ke beliau," imbuh politikus PDIP ini.
Pertanyaannya adalah, akankah Anies Baswedan bisa diajak bekerjasama dengan Pusat ?
Atau malah sebaliknya menempatkan dirinya seperti raja raja kecil yang berhak punya aturan sendiri ?
Kita tunggu saja episode selanjutnya , yang jelas ancaman jokowi kali ini tak akan main main
Anies Baswedan juga harus sadar bahwa presiden saat ini punya kewenangan penuh untuk memecat seorang kepala daerah
Hal itu diatur dalam UU 23/2014
Editor: Indonesiakininews.com
