Foto: Istimewa INDONESIAKININEWS.COM - Bareskrim Mabes Polri memberikan surat laporan proses penyelidikan kasus Denny Siregar kepada se...
 |
| Foto: Istimewa |
INDONESIAKININEWS.COM -Bareskrim Mabes Polri memberikan surat laporan proses penyelidikan kasus Denny Siregar kepada senator Aceh, Fachrul Razi, dan Muhammad Saleh selaku juru bicara Partai Aceh, serta Fahmi Mada sebagai tokoh masyarakat Aceh di Jakarta.
Dalam waktu dekat, Denny akan dipanggil terkait pernyataan dalam video yang telah terbukti menjurus terhadap ujaran kebencian dan penghinaan terhadap rakyat Aceh.
Fachrul Razi yang juga pimpinan Komite I DPD menyampaikan bahwa negara hukum tidak ada yang kebal hukum.
“Ya, selama ini kan Denny Siregar katanya kebal hukum, sampai-sampai 700 pengacara saja yang coba menggugat tidak diterima oleh polisi. Kali ini kami coba buktikan,” kata Fachrul Razi di Jakarta, kemarin.
Dia mengatakan, Bareskrim Mabes Polri dan Divisi Siber Polri menganalisis dan menetapkan bahwa dalam video Denny yang berdurasi tiga menit tersebut memang diduga terdapat unsur ujaran kebencian dan penistaan kepada agama dengan merendahkan harkat dan martabat rakyat Aceh.
Fachrul mengaku lega dengan turunnya Surat Tanda Terima Laporan di Bareskrim Mabes Polri.
“Setidaknya ini memberikan kabar baik bagi rakyat Aceh akan adanya kepastian hukum yang selama ini merasa gelisah karena video yang di unggah Cokro TV dengan Pengisi Acara Denny siregar meresahkan masyarakat Aceh,” ujarnya.
Menurut dia, siapa saja dapat memberikan apresiasi maupun mengkritik Aceh atau memberikan masukan.
Namun caranya tidak dengan menghina atau melecehkan Aceh seperti yang dilakukan Denny.
Aceh adalah daerah khusus yang berada dalam bingkai NKRI.
“Kita berat membangun integrasi politik di Aceh, namun jangan pernah menghina Aceh dan mencoba merusak kepercayaan antara Aceh dan pusat dengan pernyataan yang merusak perdamaian dan melecehkan Islam di Aceh,” ucap Fachrul.
Denny Siregar diduga melakukan penghinaan dan penistaan agama sebagaimana terdapat dalam Pasal 156a KUHP juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Hukum harus ditegakkan, tidak ada yang kebal hukum di negara Indonesia,” kata Fachrul.
Sumber: Rencongpost.com
