foto/ANTARA INDONESIAKININEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dinilai telah menjalankan pemerintahan secara sistem dan taat...
 |
| foto/ANTARA |
INDONESIAKININEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dinilai telah menjalankan pemerintahan secara sistem dan taat azas. Hal ini sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Sehingga dalam mengemudikan roda organisasi pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
Demikian disampaikan Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah usai diterima Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/7).
"Gubernur Anies tidak alergi dikritik. Beliau menegaskan, bahwa Pemprov DKI terbuka untuk dikritik secara konstruktif demi kebaikan bersama, khususnya dalam mendukung melayani masyarakat," kata Amir.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Koalisi Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto, Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful Jihad, Ketua Prodem Syafti Hidayat dan mantan Sekda DKI Fajar Pandjaitan.
Sedangkan birokrat yang mendampingi Anies Baswedan adalah Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Taufan Bakri dan Staf Gubernur Jhon.
Amir menambahkan, dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan kritik dengan data yang akurat, sehingga gubernur bisa mempertimbangkan masukan dari LSM untuk menguatkan sistem yang sudah baik.
"Saya cerita bagaimana hubungan kemitraan antara Gubernur DKI di era Sutiyoso, era Fauzi Bowo dengan aktivis yang terbuka, bahkan secara periodik terjadwal mengundang para LSM," ujar Amir.
Para aktivis sengaja mengundang Fajar Pandjaitan untuk menjadi saksi, dan menyampaikan pernyataan tentang hubungan kinerja Gubernur Sutiyoso, Gubernur Fauzi Bowo dengan LSM.
Saat itu, lanjut Amir, LSM diberi tugas Fauzi Bowo untuk menjalankan fungsi kanalisasi manakala ada masalah-masalah apapun yang buntu dengan masyarakat, pemerintah daerah tetangga dan para stakehokder Pemprov DKI, sehingga dapat secara cepat diselesaikan.
sumber: rmol.id
