Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon (kiri) bersama Ketua DPR Setya Novanto di Istana Negara, Senin (19/1/2015). | Subekti ...
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon (kiri) bersama Ketua DPR Setya Novanto di Istana Negara, Senin (19/1/2015). | Subekti /TEMPO |
INDONESIAKININEWS.COM - WAKIL Ketua DPR Fadli Zon tidak setuju wacana menempatkan narapidana kasus korupsi di pulau terpencil.
Menurut Fadli Zon, kasus kaburnya Setya Novanto harus dikaji secara komprehensif, bukan hanya parsial, yakni karena terjadinya suatu perisitwa.
"Saya kira perlu ada kajian yang mendalam, karena sering kali kita mau mengambil gagasan ide dari sebuah peristiwa. Ini harusnya lebih holistik," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Salah satunya, menurut Fadli Zon, menerapkan keadilan bagi para narapidana yang sedang dibina di lembaga pemasyarakatan.
"Jadi menurut saya yang paling penting itu bagi mereka yang berada di tahanan pun harus diberikan keadilan, harus diberikan kemanusiaan," ujarnya.
Selain itu, menurutnya permasalahan di lapas yang belum selesai hingga saat ini adalah kelebihan kapasitas.
Jumlah lapas dengan jumlah narapidana tidak sebanding. Dengan mengkaji secara komprehensif, maka solusi untuk menyelesaikan permasalahan lapas tidak dilakukan secara tambal sulam.
"Jadi over kapasitas ini menurut saya yang menajdi masalah besar sekarang. Kalau kita bisa menangani ini, harus penanganannya itu jangan tambal sulam, ada kejadian bikin ini," paparnya.
Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, foto narapidana kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto keluyuran dari Lapas Sukamiskin ke sebuah toko bahan bangunan di Padalarang, beredar viral.
Pemerintah mengaku telah memikirkan rencana untuk membuat lapas khusus bagi narapidana korupsi, narkotika, hingga para pelaku terorisme yang berbahaya.
"Sudah ada pemikiran, rencana buat lapas khusus. Bahkan kami juga pikirkan bagaimana kalau kita menggunakan pulau terpencil," ujar Menko Polhukam Wiranto, Senin (17/6/2019).
Terlebih, kata Wiranto, Indonesia memiliki banyak pulau yang jumlahnya 17 ribu lebih.
Sedangkan yang baru dihuni ada 11 ribu pulau. Alhasil, masih ada sisa 6 ribu pulau lagi yang tidak dihuni, yang bisa dijadikan lokasi lapas khusus.
"Kita kan banyak pulau, kalau di pulau kan tidak bisa cuti. Kalau mau ngelayap masa mau renang?" ucapnya.
"Oleh karena itu, pemikiran ke sana ada, hanya perlu rancangan dan dukungan untuk mengarah ke sana," ungkap Wiranto.
Wiranto menjelaskan, pemerintah sudah membangun lagi lapas di Nusakambangan bekas Belanda, untuk kembali difungsikan.
Terlebih, kondisi lapas sudah over kapasitas, sehingga pembangunan lapas khusus di pulau bakal dirapatkan dan menunggu proses selanjutnya.
"Pemikiran ke sana sudah dilakukan, dirapatkan tunggu proses selanjutnya," terangnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, prosedur tetap (protap) telah dijalankan petugas Lapas Sukamiskin dalam mengawal Setya Novanto berobat ke Rumah Sakit Santosa, Bandung, sebelum kemudian melarikan diri.
"Protap itu sudah jalan, hanya memang pada titik yang apa kemarin itu ada kelengahan, mengapa anak ini (petugas) sampai mau berbelas kasih untuk tidak mengikuti sampai bayar bill (tagihan)," ujar Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).
Ia mengatakan, pengawalan yang dilakukan petugas sudah sesuai aturan.
Setya Novanto sedang sakit dan diopname di Rumah Sakit Santosa sejak 12 Juni hingga 14 Juni.
Saat akan ke luar rumah sakit, Setya Novanto izin untuk membayar tagihan tanpa pengawalan.
"Ya dia memang sakit, memang benar sakit, hanya setelah itu dia ya mengelabui petugas kita," katanya.
"Suruh bayar bill di bawah, dan ketika ditanya 'bapak ke mana'? (Dia jawab) 'ke bawah, ya sudah kamu tunggu saja nanti saya balik', dan ternyata tidak balik," ungkapnya.
Karena Setya Novanto tidak kembali, petugas tersebut, menurut Yasonna Laoly, menghubungi petugas piket Lapas Sukamiskin, lalu ditembuskan ke Kalapas.
Kalapas kemudian berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat untuk menindaklanjutinya.
"Kakanwil mencoba melacak, kemudian sudah ada media gambar beliau, diambil tindakan oleh kakanwil," jelasnya.
Yasonna Laoly tidak menampik ada kelengahan dari petugasnya sehingga membuat Setya Novanto kabur.
Kelengahannya adalah membiarkan Setya Novanto membayar tagihan rumah sakit tanpa pengawalan.
sumber: tribunnews.com