Foto: Andesta Herli/kumparan INDONESIAKININEWS.COM - Sejumlah relawan pendukung pasangan calon (paslon) Prabowo-Sandi kembali menggel...
 |
| Foto: Andesta Herli/kumparan |
INDONESIAKININEWS.COM - Sejumlah relawan pendukung pasangan calon (paslon) Prabowo-Sandi kembali menggelar aksi damai di depan Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/19).
Mereka meneriakkan yel-yel berisi dukungan kepada paslon 02 dan tuduhan curang terhadap Jokowi selaku paslon petahana.
Massa aksi ini didominasi kaum ibu-ibu.
Selain itu, hadir pula tokoh yang diketahui juga dekat dengan Prabowo Subianto yaitu Ustaz Ansufri Idrus Sambo yang terlihat aktif memimpin orasi.
Saat ditanyai di lokasi aksi, Ustaz Sambo mengatakan, aksi kali ini merupakan kelanjutan dari aksi 24 April yang lalu.
Namun ada perbedaan dari segi tuntutan aksi.
Jika sebelumnya massa meminta Bawaslu untuk menyatakan Pemilu 2019 curang, kali ini massa aksi juga meminta agar paslon 01 didiskualifikasi dari kontestasi Pemilu karena dianggap pelaku kecurangan itu.
“Permintaan ke Bawaslu ada dua. Satu mengumumkan bahwa pemilu sudah curang. KPU yang sebagai penyelenggara sudah ikut terlibat bersama aparat untuk kecurangan,” ungkap Ustaz Sambo, Selasa (30/4/19).
Ia mencontohkan kecurangan tersebut dengan adanya kasus surat suara yang dicoblos sendiri, dibakar ataupun dipindahkan ke tempat yang tidak semestinya.
“Di mana-mana ada C1 palsu. Ada surat suara dibakar, dipindahin ke tempat enggak jelas. Oleh karena itu kita minta Bawaslu juga sudah punya data, harus berani mengatakan pemilu sudah curang,” kata Ustaz Sambo.
Karena menganggap Jokowi selaku petahana sebagai bagian dari kecurangan, massa ini pun meminta agar Bawaslu mendiskualifikasi paslon 01 dari kontestasi pemilu 2019.
“Permintaan kita kita kedua, karena kurangnya sudah sistematis, terstruktur, sudah massif, tambah lagi brutal, maka Bawaslu harus mendiskualifikasi kan pasangan 01. Karena pasangan 01 ini kita indikasikan sudah banyak melakukan keterlibatan kecurangan,” kata Ustaz Sambo.
“Menggunakan aparat, menggunakan sistem birokrasi, mulai dari menteri, BUMN sampai dengan gubernur. Jadi kita harus lawan,” tuturnya.
sumber: kumparan.com
