Mahfud MD. ( Foto: Antara ) IndonesiaKiniNews.com - Pakar hukum Mahfud MD menanggapi polemik soal peraturan presiden (perpres) tentang gaji...
 |
| Mahfud MD. ( Foto: Antara ) |
IndonesiaKiniNews.com - Pakar hukum Mahfud MD menanggapi polemik soal peraturan presiden (perpres) tentang gaji para pejabat di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang disebut-sebut mencapai Rp 100 juta per bulan.
Lewat rangkaian cuitan di akun Twitter, Minggu (27/5/18) malam, Mahfud selaku Anggota Dewan Pengarah BPIP mengatakan bahwa selama hampir setahun bekerja, dia dan para koleganya tidak pernah digaji dan tidak pernah mempertanyakan itu.
Jika kemudian ada perpres yang mengatur soal gaji tersebut, menurut Mahfud itu juga bukan urusannya dan bahkan dia menambahkan tidak akan mencampuri jika ada yang menggugat perpres tersebut.
BPIP dibentuk pada 7 Juni 2017 dan namanya waktu itu adalah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Dalam Keputusan Presiden tentang UKP-PIP saat itu, tidak disebutkan soal gaji.
"Ada banyak pertanyaan masuk ke akun saya tentang keluarnya perpres yang menyangkut besarnya "gaji" Pengarah dan Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Saya sendiri belum tahu persis tentang itu. Kami sendiri di BPIP, sudah setahun bekerja, tidak pernah membicarakan gaji," tulisnya.
"Di kalangan Pimpinan BPIP sepertinya sudah ada kesepakatan bahwa kami tidak akan pernah meminta gaji. Sampai hari ini pun Dewan Pengarah tak serupiah pun pernah mendapat bayaran dari kesibukan yang luar biasa di BPIP. Ke mana-mana kami pergi tidak dibiayai oleh BPIP."
Selain Mahfud, anggota Dewan Pengarah juga melibatkan sejumlah tokoh besar lainnya, termasuk mantan presiden Megawati Soekarnoputri dan mantan wakil presiden Try Sutrisno.
"Bahkan yang sering dipesankan oleh Bu Megawati dan Pak Try Sutrisno setiap rapat, 'Lembaga ini menyandang ideologi Pancasila, jangan sampai ada kasus atau kesan kita ini makan uang negara. Apalagi sampai dipanggil oleh KPK'. Itu komitmen. Kami tidak pernah menanyakan gaji," tegas Mahfud.
"Bahwa sekarang ada Perpres yang berisi besaran gaji tentu itu bukan urusan atau upaya kami di BPIP. Yang kami tahu itu berdasar hasil pembicaraan resmi antara Menpan RB, Menkumham, Menkeu, Mendagri, Mensesneg, dan Seskab yang menganalisis berdasar peraturan perundang-undangan."
Tentang nominal gaji di atas Rp 100 juta dan banyak disebut melebihi gaji seorang menteri, Mahfud menduga yang disebut gaji Pengarah BPIP itu sebenarnya "dimaksudkan sebagai biaya operasional".
Dalam konteks ini, jika gaji dan biaya operasional disatukan, maka pendapatan seorang menteri akan jauh lebih besar.
"Kami tak pernah meminta gaji tapi pemerintah sendiri yang menyediakannya setelah melihat kerja-kerja kami yang padat selama satu tahun", kata Mahfud.
Mahfud mempersilakan semua pihak yang keberatan untuk menggugat perpres gaji tersebut di pengadilan, termasuk misalnya upaya yang akan ditempuh oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI).
"Ketahuilah, sampai hari ini, kami tidak pernah menerima gaji dan tidak pernah mengurusnya. Malah kami rikuh untuk membicarakan itu, bahkan di internal kami sendiri. Mengapa? Karena pejuang ideologi Pancasila itu harus berakhlaq, tak boleh rakus atau melahap uang secara tak wajar," pungkasnya.
(BPIP-10) Ketahuilah, sampai hr ini, kami tidak pernah menerima gaji dan tidak pernah mengurusnya. Malah kami rikuh untuk membicarakan itu, bahkan di internal kami sendiri. Mengapa? Krn pejuang ideologi Pancasila itu hrs berakhlaq, tak boleh rakus atau melahap uang scr tak wajar.— Mahfud MD (@mohmahfudmd) May 27, 2018
Tanggapan Sinis
Kicauan Mahfud tersebut mendapat banyak tanggapan di akunnya, @mohmahfudmd, sebagian menulis dengan sinis.
"Besaran gaji mestinya tidak bisa dibuka begitu, bikin sensi aja. Bagi sebagian besar masyarakat gaji 100 juta besaaaar sekali, meskipun bagi yang terima merasa kurang," sindir pemilik akun @mujirahadi57.
Mahfud pun langsung menjawab: "Anda keliru, Muji. Besaran gaji itu justeru harus diumumkan scr terbuka . Kan, ada UU ttg Informasi Publik dan ada UU ttg lembaran negara. Semua hrs terbuka, tak bisa disembunyikan."
"Anda bekerja di tempat yg gajiannya miliaran per bulan, lalu anda bilang tidak pernah tau dan tidak pernah nanya, lalu anda bilang tidak ada yg tidak wajar?" tulis pemilik akun @_haye_.
Ada juga yang mendukung pernyataan Mahfud.
"Saya pikir penjelasan pak mahfud sudah jelas, mrk yg bertanya itu kelompok yg anti pemerintah jd akan terus bertanya seolah2 sebuah pertanyaan tulus pdhal hny retorika utk dijadikan handicap buat pemerintah dan pak mahfud sendiri, sudah wktnya diabaikan pak," tulis pemilik akun @uxi_obi.
Sumber: BeritaSatu.com
