IndonesiaKiniNews.com - Para pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung mengungkapkan kebahagiaan mereka ketika mendengar Anggota V B...
IndonesiaKiniNews.com - Para pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung mengungkapkan kebahagiaan mereka ketika mendengar Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyebutkan Pemprov DKI Jakarta mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Isma Yatun mengumumkan hal itu dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (28/5/2018).
"Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) DKI Tahun Anggaran 2017 termasuk implementasi atas rencana aksi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Maka, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian," ujar Isma.
Pejabat DKI langsung bersorak dan bertepuk tangan. Tidak ada pejabat DKI yang duduk diam di kursinya.
Beberapa di antara mereka adalah Sekretaris Daerah Saefullah, Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah, Kepala Dinas Pendidikan Sopan Adrianto, Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede.
Mereka semua langsung berdiri, bertepuk tangan, dan bersorak. Isma sempat menghentikan pidatonya dan membiarkan para pejabat itu larut dalam euforia.
Tidak hanya pejabat DKI, anggota DPRD DKI Jakarta yang hadir dalam rapat paripurna itu juga ikut bersorak dan bertepuk tangan.
Ini merupakan opini WTP pertama yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah empat tahun terakhir.
Penilaian itu merupakan opini WTP pertama yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah empat tahun terakhir. Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) empat tahun berturut-turut, yaitu pada 2013, 2014, 2015, dan 2016.
DKI Dapat Opini WTP, Anies Baswedan: Ini Hasil Kerja Keras
Pemprov DKI berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualaian dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Raihan itu merupakan yang pertama setelah sebelumnya empat tahun berturut-turut DKI meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan capaian Pemprov itu merupakan hasil kerja keras SKPD DKI.
"Itu kerja keras sekali. Dan saya perhatikan dari sisi waktu, energi sangat menyedot. Tapi alhamdulillah itu semua menghasilkan babak baru. Saya sampaikan ini bukan akhir. Ini adalah awal baru untuk pengelolaan tata keuangan yang lebih baik,” kata Anies usai Rapat Paripurna LHP BPK di Gedung DPRD DKI, Senin (28/5/2018).
Menurut Anies, opini WTP yang diraih DKI adalah berkah ramadan yang membanggakan.
"Ramadan tahun ini terasa membawa berkah bagi pemprov DKI Jakarta karena terkahir kita mendapatkan opini WTP itu atas laporan tahun 2012. Sesudah itu kita tidak pernah mendapatkan WTP,” imbuhnya
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengapresiasi raihan WTP Pemprov DKI.
Menurutnya, prestasi itu merupakan proses panjang penataan aset sejak pemerintahan sebelumnya.
"Jadi hasil ini bukan kaya mie instan, diseduh langsung jadi. Tapi merupakan proses panjang yang sudah dirintis Pemerintahan Jokowi, Ahok dan Djarot," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI.
Pertahankan Sistem Nontunai
Pras berharap Anies mempertahankan sistem nontunai yang sudah dibangun dalam empat tahun terakhir.
Ia meminta sistem keuangan yang sudah baik harus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi kualitasnya. Sedangkan yang jelek harus dievaluasi.
"Empat tahun memperbaiki sistem bukan hal yang gampang, jadi harus dipertahankan," tukasnya.
sumber: liputan6.com & kompas.com
