IndonesiaKiniNews.com - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Syafti Hidayat mengecam keras tindakan represif aparat Kepol...
IndonesiaKiniNews.com - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Syafti Hidayat mengecam keras tindakan represif aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terhadap aksi mahasiswa HMI saat memperingati 20 Tahun Reformasi di depan Istana Negara, Senin (21/5/18).
Menurutnya, di era demokrasi seperti sekarang ini, demonstrasi merupakan salah satu hak konstitusional tiap warga negara.
“Aksi damai HMI adalah hal konstitusional di era demokrasi," tegasnya dalam keterangan pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (22/5/18).
Para pentolan HMI mengalami luka parah dan dirawat intensif di RS Tarakan.
Menurut pria yang akrab disapa Uchok ini, seharusnya Polri menangani unjukrasa dengan bijak tanpa harus ada pemukulan dan pembubaran secara brutal.
"Kemandirian Polri agar humanis profesional hingga lepas dari militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) adalah buah perjuangan mahasiswa dan rakyat saat Reformasi 1998 dulu," ujarnya.
Dalam aksi itu, demonstran menilai di era kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia malah diwarisi segudang masalah.
Hal ini terbukti dari ketidakmampuan menjaga stabilitas ekonomi, anjloknya nilai tukar rupiah dan membengkaknya utang negara.
Janji nawacita mereka nilai tidak ada realisasinya.
Yang terjadi malah impor beras dan garam.
Belum lagi membanjirnya tenaga kerja asing di Tanah Air hingga persoalan terorisme yang tidak mampu diatasi.
"Presiden Jokowi tidak mampu memenuhi janji politiknya, bahkan ingkar janji. Maka kami HMI MPO Cabang Jakarta mengharamkan orang munafik untuk memimpin republik ini," ujar Ketua HMI MPO Cabang Jakarta Al Azhar Musa di sela aksi.
Uchok setuju dengan isu yang dibawa HMI tersebut. Dia mengatakan bahwa pemerintah Jokowi-JK telah salah mengelola negara ini sehingga melupakan janji pada Pilpres tahun 2014 lalu.
Namun di satu sisi, berbagai kalangan selalu menghujani berbagai kritikan yang membuat pemerintah menjadi panik dan resah.
Kepanikan dan keresahan pemerintah itu memuncak saat viralnya #2019GantiPresiden.
Karenanya, Uchok pun mendesak pemerintah untuk segera bertanggung jawab atas kericuhan kemarin.
“Segera bebaskan tanpa syarat dan obati para aktivis HMI hingga pulih. Sebaiknya Jokowi dan para elite penguasa legawa atas gelombang protes mahasiswa dan rakyat dengan cara mewujudkan janji Nawacita dan Trisakti. Kalau tak sanggup lebih baik mundur saja,” pungkasnya sembari menegaskan bahwa Prodem akan terus mendukung perjuangan gerakan mahasiswa untuk selalu menjadi penjaga moral bangsa di tengah gempuran neoliberalisme yang semakin menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta
sumber: rmol.co
