IndonesiaKiniNews.com - Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Anies-Sandi dinilah hanya tidur dan tak bekerja. Buktinya di kisruh lelang mebel se...
IndonesiaKiniNews.com - Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Anies-Sandi dinilah hanya tidur dan tak bekerja.
Buktinya di kisruh lelang mebel sekolah senilai Rp 87 milliar, kerja KPK Anies-Sandi sama sekali tak terdengar.
Padahal terkait lelang mebel sekolah, KPK Anies-Sandi berperan mencegah korupsi.
Direktur Center for Budget Analysis, Ucok Sky Khadafi, yang berkomentar pedas soal kinerja KPK Anies-Sandi terkait kisruh lelang mebel sekolah Rp 87 millliar.
"KPK DKI (KPK Anies-Sandi) sepertinya lagi tidur nyenyak menikmati gaji dan tunjangan yang besar, serta terbuai dengan fasilitas negara lainnya. Ada soal lelang mebel mereka pura-pura tidak tahu begini. Mereka bingung sendiri. Sehingga ada penyimpangan lelang mebel di dekat mereka, jadi kelihatan seperti bukan persoalan bagi mereka (KPK Anies-Sandi)," kata Ucok dalam pesan singkatnya kepada Warta Kota, siang ini.
Koordinator Investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, mengakui alasan gagal lelang mebel sekolah Rp 87 milliar memang aneh.
Febri menuturkan, keanehan pertama adalah alasan syarat FSC yang mendadak dihilangkan sebelum tender, hanya karena cuma ada 1 peserta yang dapat memenuhi syarat tersebut.
"Kenapa baru sekarang dicabut syarat itu. Lagipula itu sudah disyaratkan oleh PPK. Kalau alasannya hanya 1 yang lolos itu bukan masalah," kata Febri ketika dihubungi Warta Kota, Selasa (17/4/2018).
Begitu juga Pokja tertentu BPPBJ DKI yang menyebut PT Araputra (perusahaan yang semestinya menang lelang) tak sesuai kualifikasi lelang karena merupaka perusahaan kecil, juga aneh.
Sebab, kata Febri, Pokja tertentu BPPBJ DKI berpatokan pada Peraturan menteri. Padahal seharusnya acuannya adalah UU UKM.
Febri mengatakan alasan gagal lelang Pokja tertentu BPPBJ DKI kurang tepat dan menunjukkan adanya kejanggalan.
"Ini sudah seharusnya KPK Anies-Sandi turun dan ikut campur memberi saran. Kami dorong KPK Anies-Sandi untuk untuk turun tangan. Ini ada kaitannya dengan mencegah korupsi loh," kata Febri ketika dihubungi Warta Kota, Selasa (17/4/2018).
Menurut Febri, KPK Anies-Sandi harus menelaah apakah prosedur penetapan gagal lelang Pokja tertentu BPPBJ DKI sudah tepat atau tidak.
"Setelah itu KPK Anies-Sandi harus memberi rekomendasi ke Gubernur dan Wagub. Ini untuk mencegah korupsi dan ini masuk tupoksinya KPK Anies-Sandi," kata Febri.
Sementara Ketua Pokja tertentu BPPBJ DKI, Firman, harus dicopot karena dinilai menggagalkan lelang dengan cara yang kasar dan brutal.
"Terlalu kotor dan kasar itu caranya Pokja Tertentu BPPBJ DKI menggagalkan lelang," kata Ketua Komite Pemantau Parlemen Indonesia, Tom Pasaribu ketika dihubungi Warta Kota, Sabtu (14/4/2018).
Pokja Tertentu BPPBJ DKI menggagalkan lelang dengan cara memakai aturan berbeda dalam menentukan kualifikasi perusahaam kecil dan non kecil, serta membuat ketentuan yang mengada-ada terkait syarat berkas acara serah teriman (BAST).
Dengan cara itu, satu-satunya perusahaan yang layak menang, yakni PT Araputra Fortuna Perkasa, gagal memenangi lelang itu.
Terkait kronologis gagal lelang yang disebut brutal dan kasar, bisa disimak di berita sebelumnya. Inilah beberapa beritanya :
Sementara itu, Ketua KPK Anies-Sandi, Bambang Widjajanto, belum berkomentar terkait ungkapan tidur nyenyak ini.
Dihubungi Warta Kota via whatsapp sejak Senin (16/4/2018), pria yang akrab disapa BW itu hanya membaca pesan, tetapi tidak menanggapinya.
Ditunggu hinga petang hari ini, BW tak juga merespons.
sumber: tribunnews.com
