IndonesiaKiniNews.com - Pengalaman pribadi....baru balik dr puskemas deket rumah untuk urus bpjs asisten prt di rumah. Ada antrian 1 ibu2 y...
IndonesiaKiniNews.com - Pengalaman pribadi....baru balik dr puskemas deket rumah untuk urus bpjs asisten prt di rumah.
Ada antrian 1 ibu2 yg berusaha utk mengganti dr bjps berbayar ke bpjs tak berbayar alias gratisan.
Dijelaskan oleh petugas prosedurnya namun menekankan belum tentu diapprove oleh bpjs.
Si petugas menjelaskan bahwa dulu memang pemda dki menanggung semua warga tidak mampu utk fasilitas bpjs.
Karena pembayaran bpjs bagi warga tidak mampu ditanggung oleh pemda dki.
Namun sekarang sejak pergantian pemimpin dki, kebijakan tsb sdh dihapuskan.
Jadi warga dki sendiri yg harus mengajukan ke bpjs, dengan catatan belum tentu diapprove oleh bpjs.
Setelah si ibu tersebut pulang, karena penasaran saya tanya ke petugas.
"Jadi pak sekarang warga tdk mampu sdh tidak mendapatkan fasilitas kesehatan gratis lagi seperti sebelumnya di jaman Ahok? Jawabnya, iya bu karena waktu jaman tolong jangan sebut nama ya bu, katanya, hasil pajak warga oleh pemda dki dianggarkan untuk warga tudak mampu. Subsidi dari pemda katanya.
Saya tanya lagi jadi pak waktu jaman Ahok, dengan senang saya sebut namanya, pemda dki memanjakan warganya yang tidak mampu ya? Tapi sekarang udah nggak lagi? Dijawab singkat, "Iya"
😆😆😆 Welkam kemunduran fasilitas kesehatan utk warga tidak mampu. Welkam "kebeRPihakan" Welkam anggaran lebih diutamakan utk hibah2 gak jelas. Silakan Jkt58 menikmati kemunduran ini. Demi "keimanan"
(soraya isa)
