IndonesiaKiniNews.com - Dana sekitar Rp 1,88 triliun yang diproyeksikan sebagai tambahan modal enam badan usaha milik daerah (BUMD) dalam pe...
IndonesiaKiniNews.com -Dana sekitar Rp 1,88 triliun yang diproyeksikan sebagai tambahan modal enam badan usaha milik daerah (BUMD) dalam pembahasan APBD DKI Jakarta 2018 akhirnya dialihkan untuk mendanai program yang dijanjikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) saat kampanye Pilgub DKI Jakarta.
"Ada lima BUMD DKI yang tidak diberi tambahan modal. Itu kan policy (kebijakan) dari gubernur. Ia meminta karena program-programnya masih kekurangan anggaran,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio di gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (16/11/17).
Selain lima BUMD yang tidak mendapat tambahan modal, satu BUMD mengalami pengurangan tambahan modal.
Kelima BUMD yang akhirnya tidak mendapat penyertaan modal daerah (PMD) yang sebelumnya telah dianggarkan adalah PT Jakarta Tourisindo (Rp 23 miliar), PD Dharma Jaya (Rp 39 miliar), PT Food Station Tjipinang (Rp 125 miliar), PT Pembangunan Sarana Jaya (Rp 394 miliar) dan PT Penjamin Kredit Daerah (Rp 100 miliar).
Sedangkan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengalami pengurangan nilai PMD Rp 1,2 triliun, dari rencana sebelumnya Rp 3,5 triliun menjadi Rp 2,3 triliun. Anggaran Rp 1,2 triliun itu semula direncanakan untuk membangun light rail transit (LRT) fase II dengan rute Velodrome-Dukuh Atas.
Menurut Prasetio, pertimbangan kelima BUMD tidak mendapat PMD, antara lain perusahaan tersebut tergolong sehat dan Gubernur Anies ingin melihat sejauh mana kinerja BUMD yang tidak mendapat tambahan PMD.
“Beliau bilang setiap tahun BUMD ini diberikan tambahan anggaran, tetapi implementasinya kan dia tidak tahu. Nah, mungkin beliau mau melihat bagaimana kinerja, dengan ada atau tidak adanya tambahan anggaran,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Sumber: BeritaSatu.com
