IndonesiaKiniNews.com - Pertarungan politik untuk pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2019 sudah terasa di Jakarta...
IndonesiaKiniNews.com -Pertarungan politik untuk pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2019 sudah terasa di Jakarta.
Penyusunan rancangan APBD DKI Jakarta (RAPBD DKI) 2018 jadi ajang pertarungan menghancurkan nama baik Anies-Sandi.
Pembahasan dilakukan di seluruh komisi DPRD DKI dan banyak ditemukan anggaran aneh dan tak masuk akal.
Bahkan Anies-Sandi kini mulai digiring menjadi pemimpin yang tak transparan.
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Reza Haryadi, mengingatkan Anies-Sandi terkait 2 opini yang kini tengah dibangun lawan politiknya.
Pertama pemerintahan yang tak transaparan. Kedua, pemerintahan yang tak bersih.
Hal itu digiring lewat pembahasan RAPBD 2018.
Bahkan beberapa pihak mencoba memasukkan angka-angka aneh yang tak masuk akal ke RAPBD 2018.
Salah satunya soal anggaran kolam ikan sebesar Rp 620 juta yang sempat viral.
Setelah ditelusuri, ternyata usulan berasal dari partai pengusung Ahok-Djarot di Pilgub yang lalu, yakni PDIP.
Belum lagi mendadak muncul kenaikan anggaran tim gubernur untuk urusan percepatan pembangunan (TGUPP) yang dinilai tak wajar.
Anggaran itu naik dari Rp 2,8 milliar menjadi Rp 28 milliar.
Anies-Sandi pun diejek habis-habisan di media sosial.
Padahal faktanya, Anies-Sandi belum mengajukan nama-nama orang di daftar TGUPP.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Agus Suradika yang memastikan bahwa Anies-Sandi belum memasukkan daftar nama TGUPP-nya.
Sehingga menjadi aneh bin ajaib anggaran itu mendadak muncul tanpa sepengetahuan Anies-Sandi.
Sebab semestinya daftar TGUPP sampai dulu di BKD DKI, baru anggaran bisa diprediksi.
"Ini dia, Anies-Sandi juga harus hati-hati di eksekutif. Hati-hati juga sama anak buahnya yang sekarang. Dia kan belum merombak jabatan ini. Masih banyak PNS pengikut setia gubernur yang lalu," kata Reza.
Bahkan orang-orang seperti itu punya kemungkinan membantu menjatuhkan nama baik Anies-Sandi.
Reza berpendapat seharusnya Anies-Sandi merombak gerbong Pemprov DKI sebelum pembahasan KUA PPAS APBD dan RAPBD 2018 mulai.
Hal itu seharusnya dilakukan agar mereka yang duduk benar-benar orang yang loyal kepadanya.
Tapi lantaran sudah terlanjur, Anies-Sandi kini mesti mengerahkan tim maupun partai politik pengusungnya di DPRD DKI agar membersihkan dan mencoreti anggaran aneh yang berpotensi menjatuhkan nama baik Anies-Sandi
"Bahkan kalau bisa dibuka saja ke publik semua yang dibahas. Agar tak ada dugaan aneh-aneh," kata Reza.
Terkait hal ini, fraksi pendukung Anies-Sandi di DPRD DKI juga mulai berjaga-jaga.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif, mengatakan, pihaknya kini menyisir satu per satu anggaran aneh yang mendadak muncul.
Bahkan termasuk anggaran kolam ikan Rp 620 juta juga akan dibahas.
"Besok kita rapat bersama Sekwan. Kita akan tanyakan soal kolam ikan Rp 620 juta itu. Harusnya yah nggak Rp 620 juta juga lah," kata Syarif yang berasal dari fraksi Gerindra, partai pengusung Anies-Sandi.
Sumber: tribunnnews.com
