IndonesiaKiniNews.com - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memasuki minggu ketiga memimpin ibu kota. D...
IndonesiaKiniNews.com - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memasuki minggu ketiga memimpin ibu kota.
Di bawah kepemimpinan mereka gerak-gerik media yang meliput di Balai Kota DKI Jakarta mulai dibatasi.
Contohnya seperti terjadi Kamis (2/11/17) siang. Jika melihat agenda yang dimuat disitus www.beritajakarta.id gubernur dan wakil gubernur diagendakan memimpin rapat koordinasi dengan seluruh direksi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI di Ruang Pola.
Saat itu awak media yang berada di dalam Ruang Pola, seketika di usir keluar oleh salah satu staf Humas, dengan alasan rapat tersebut tertutup untuk media.
Pada saat kejadian awak media sudah berada sekitar 15 menit di dalam ruangan tersebut.
Bukan hanya itu saja, media yang meliput kegiatan Anies-Sandi juga direpotkan dengan sistem peliputan, tempat wawancara sudah diatur yakni di Balairung.
Hal ini sangat berbeda jauh waktu kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat sesi wawancara bisa dilakukan di mana saja dan waktunya pun tidak dibatasi.
Bukan sekedar tempat wawancara saja, melainkan saat ini SKPD-SKPD atau kepala-kepala dinas semakin irit bicara saat ditanya setiap persoalan yang lebih teknis.
Terkait hal tersebut Sandiaga Uno memberi penjelasan, yang pertama terkait kegiatan doorstop yang saat ini dilakukan di Balairung. Ia mengatakan itu memang perintahnya agar doorstop tidak dilakukan di depan ruangnya.
"Saya perintahkan yang habis ketemu saya harus ke Balairung. mereka satu-persatu melayani temen media. Mestinya kalo keluar mereka harus jelaskan di bawah, " jelasnya di lapangan Monas, Jumat (3/11/17).
Terkait SKPD yang irit bicara, Sandi mengatakan tidak ada larangan, seluruh SKPD boleh berbicara asal apa yang disampaikan sudah ada satu keputusan.
"Tapi kalau keputusannya masih dikaji. Jangan diwacanakan. Karena kalau diwacanakan akan timbulkan prokontra," kata sandi.
Sesuai janjinya ia tetap transparan dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Namun memang tidak semua hal akan disampaikan ke publik. Misalnya membocorkan penataan kawasan Tanah Abang, kemudian dalam memutuskan UMP semua harus hati-hati.
"Rapat kalau membahas masalah policy dan ada beberapa orang-orang yang di undang itu enggak mau diliput pers karena mereka mau berbicara apa adanya dan takut kalau diliput media. Makanya mereka meminta kepada kami mohon rapat ini di close (tertutup) karena ada arahan dan masukan dari mereka yang konvidensial. Kalau enggak ada itu yah terbuka, toh kan akhirnya kita rilis juga di publik," tutupnya
Sumber: Merdeka.com
