Foto liputan6.com IndonesiaKiniNews.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Agus Suradika, membantah pernyataan Gubernur DKI Jakart...
 |
| Foto liputan6.com |
IndonesiaKiniNews.com -Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Agus Suradika, membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan selama ini Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dibiayai oleh swasta.
"Pakai APBD TGUPP, mungkin yang bukan APBD itu saat Pak Ahok biayain staf khusus pakai dana operasional," ucap Agus di Balai Kota, Jakarta, Selasa 21 November 2017.
Kemarin, Anies mengatakan jika pada periode-periode sebelumnya, staf gubernur digaji dari sumber di luar APBD.
Menurut Anies, bila staf gubernur dibiayai swasta, maka akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
"Kalau mereka yang bekerja membantu gubernur, menyusun kebijakan, membantu percepatan pembangunan justru dibiayai swasta, maka potensi konflik kepentingan menjadi tinggi," kata Anies.
Hal inilah yang melatarbelakangi Anies menaikkan dana TGUPP dari yang semula hanya Rp 2,3 miliar kini menjadi Rp 28,5 miliar. Sebab, menurut Anies, dia ingin agar TGUPP dibiayai APBD.
Dengan masuknya anggaran staf gubernur melalui APBD, kata Anies, anggaran akan transparan dan tidak bergantung pada swasta.
Pada draf anggaran sebelum pembahasan dengan Dewan, besar anggaran Rp 2,3 miliar. Namun, setelah dibahas di DPRD DKI Jakarta, anggaran naik menjadi Rp 28 miliar.
"Jadi alhamdulillah kita akan menghentikan praktik pembiayaan yang tidak menggunakan APBD untuk orang bekerja membantu gubernur," kata Anies.
Sumber: liputan6.com
