IndonesiaKiniNews.com - Anies-Sandi melaunching loket pengaduan masyarakat di tiap kecamatan di Jakarta, Sabtu (18/11/2017). Kecamatan Sawah...
IndonesiaKiniNews.com -Anies-Sandi melaunching loket pengaduan masyarakat di tiap kecamatan di Jakarta, Sabtu (18/11/2017).
Kecamatan Sawah Besar memberi nama layanan itu Mpo Duma atau kependekan dari Media Pojok Pengaduan Masyarakat.
Pelayanan akan berlangsungs setiap Sabtu mulai pukul 08.00 -11.00.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengatakan semua masalah yang dialami warga Jakarta tidak perlu dilaporkan seluruhnya ke balai kota.
Beberapa masalah justru dapat ditindaklanjuti di tingkat kelurahan.
"Karena ke depan membangun jakarta itu tidak bisa sistemnya superman dimana semua satu di balai kota menyelesaikan. Tapi sistem kita ke depan adalah justice league. Kita bekerja bersama-sama," jelas Sandi saat launching di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017).
Dahulu mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang membuat sistem pengaduan ini pertama kali.
Tapi Ahok melakukannya dengan sistem 'superman' seperti yang disebut Sandi.
Ahok menerima semua laporan sendiri dan menyelesaikkannya.
Sandi berharap sistem ini dapat menjadi layanan pengaduan yang baik.
Sehingga setiap aduan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan efisien.
Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai Anies-Sandi membawa Jakarta mundur ke belakang dengan cara itu.
Menghilangkan sistem pengaduan model Ahok di Balaikota DKI sama saja memutus hubungan langsung rakyat dan pemimpinnya.
Pada akhirnya sang pemimpin akan kesulitan mengetahui apa yang terjadi di masyarakatnya.
Trubus menjelaskan tujuan Ahok membiarkan warga berbaris di pintu masuk ruang kerjanya di Balaikota DKI adalah agar dia bisa tahu apa yang terjadi dengan warganya.
Ahok membiarkan dirinya mendengar langsung keluhan dan kesulitan warga secara langsung.
Bahkan Ahok akan mengambil keputusan secara langsung terkait laporan-laporan warga itu.
Dia juga bisa langsung memerintahkan pejabat terkait menindaklanjuti, bahkan lekas memarahi pejabat terkait apabila dinilainya ngawur.
Hal ini menimbulkan efek gertak bagi seluruh pejabat di Pemprov DKI sampai di level lurah.
Pejabat jadi takut karena Ahok bisa mendengar langsung laporan warga secara terbuka.
Sumber: tribunnnews.com
