IndonesiaKiniNews.com - Presiden Joko Widodo meminta Kementerian ESDM dan BUMN memberi kesempatan sebanyak mungkin kepada pengusaha lokal at...
IndonesiaKiniNews.com -Presiden Joko Widodo meminta Kementerian ESDM dan BUMN memberi kesempatan sebanyak mungkin kepada pengusaha lokal atau nasional untuk menggarap proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW).
"Jangan kemudian yang berperan adalah para pemain besar dari luar," ujar Jokowi seperti ditirukan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Rabu (22/6/17).
Pernyataan Jokowi itu dibarengi instruksi kepada pihak-pihak terkait untuk mempercepat eksekusi proyek-proyek pembangkit, terutama yang menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT).
Menurut Pramono, pada prinsipnya PT PLN (Persero) sebagai representasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya difungsikan sebagai pembeli sekaligus distributor listrik, bukan justru sibuk memproduksi listrik. Karenanya, sebagian besar proyek diserahkan ke swasta dengan porsi sebanyak 25 ribu MW.
Namun, PLN tetap diberi jatah membangun pembangkit listrik berkapasitas 10 ribu MW. Penugasan tersebut diharapkan tidak menganggu konsentrasi PLN dalam memenuhi target perluasan jaringan atau transmisi listrik sebapanjang 46 ribu kilometer dalam waktu lima tahun.
"Berikutnya, kepada regulator (Menteri ESDM) dan Menteri BUMN dan PLN diminta untuk juga mengembangkan mikrohidro dan power hidro," tuturnya.
Pemanfaatan EBT, kata Pramono, akan memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat, terutama di daerah sekitar proyek.
"Pengembangan EBT harus dipercepat lima kali lipat. Tidak boleh ada ego sektoral," kata Jokowi.
Sebagai informasi, pemerintah menargetkan porsi pemanfaatan EBT dalam bauran energi pembangkit sebesar 25 persen pada 2025. Persentase itu sudah diturunkan menjadi 19,6 persen oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Dengan keluarnya keputusan tersebut, maka pada 2025, komposisi EBT akan terdiri dari energi panas bumi sebesar 40,82 persen, tenaga air 53,06 persen, dan sisanya akan dipenuhi EBT lainnya.
Sejalan dengan itu, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk memanfaatkan momentum penurunan harga minyak dunia. Menurutnya, rendahnya harga minyak global menjadi peluang memperbaiki tata kelola sektor energi nasional.
"Sektor migas dari hulu sampai hilir dan membangun kedaulatan energi Indonesia," kata mantan Wali Kota Solo ini.
Dia berpendapat, kedua hal itu dapat dilakukan apabila rencana umum energi nasional (RUEN) disiapkan secara matang. RUEN merupakan arah dan peta jalan pembangunan energi sampai 2050.
Melalui RUEN, perencanaan dan pembangunan nasional di sektor energi lebih komprehensif dan memiliki visi panjang. Perencanaan ini nantinya menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, daerah, dan seluruh stakeholders.
Dalam rapat terbatas tersebut, lanjut Pramono, dibahas pula soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai pencatatan ganda dalam kontrak jual-beli listrik antara PLN dengan kontraktor swasta. Hal ini terkait penggunaan sistem akutansi ISAC 8, yang dinilai lebih tepat untuk pencatatan bisnis persewaan.
"Pemerintah mengharapkan OJK mengkaji sistem yang baru, apakah ISAC 8 ini juga harus diterapkan ke PLN," tuturnya.
Terkait subsidi listrik, Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, Presiden Jokowi juga memberi tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri ESDM Sudirman Said untuk mengkaji dan menghitung secara hati-hati dan cermat.
Catatan redaksi: Judul artikel ini diganti pada Selasa, 17 Oktober 2017, pukul 09.50 WIB. Sebelumnya berjudul: "Jokowi Minta ESDM Prioritaskan Pribumi di Proyek 35 Ribu MW". Judul diganti karena tidak sesuai dengan isi berita yang tidak memuat pernyataan dengan menggunakan istilah "pribumi". Ada kesalahan penggunaan istilah tersebut oleh redaksi. Redaksi meminta maaf atas ketidaknyamanan akibat pemberitaan ini.
Sumber: cnnindonesia.com
