IndonesiaKiniNews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga U...
IndonesiaKiniNews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mesti mewujudkan janji kampanye mereka, seperti program rumah DP nol persen. PKS juga menyerang Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat terkait program ini.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan APBD DKI Jakarta untuk 2018 yang telah diteken Djarot tak memberi cukup ruang bagi Anies-Sandi untuk menjalankan program tersebut. Hidayat mengatakan seharusnya Djarot mendukung Anies-Sandi.
"Kita memahami dalam konteks APBD 2018, itu memang periode di mana Pak Djarot jadi gubernur kemudian menandatangani suatu anggaran belanja daerah yang tidak sepenuhnya mengakomodasi apa yang beliau... Pak Anies dan Pak Sandi. Ini memang kondisi yang sangat disayangkan," kata Hidayat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/10/2017).
Menurut Hidayat, seharusnya Djarot mendukung Anies-Sandi dengan memikirkan program pasangan yang diusung Gerindra dan PKS itu saat menyusun APBN 2018. Hidayat menyayangkan sikap Djarot terkait hal ini.
"Seharusnya ketika beliau tahu, kan sudah tahu yang akan jadi gubernur yang akan datang bukan Ahok-Djarot, tapi Anies-Sandi. Harusnya kalau memang betul-betul gubernur yang negarawan, disisakanlah ruang yang memungkinkan agar program baru dari gubernur yang dipilih rakyat, yang adalah suatu hal yang akan diberlakukan untuk kepentingan rakyat. Itu harusnya diberikan ruang," kritiknya.
"Apakah 10 persen, 20 persen dari APBD itu, diberi ruang untuk mengakomodasi sepenuhnya program-program dari gubernur yang baru karena, sekali lagi, APBD kan bukan milik pribadi Pak Djarot. APBD kan milik rakyat. Rakyat itu adalah yang kemarin mayoritas milih Pak Anies yang mereka adalah yang menuntut dilaksanakan program itu," imbuh Hidayat.
Program rumah DP nol persen, menurutnya, bukan program pribadi Anies, melainkan milik Pemprov DKI yang bisa dilaksanakan melalui APBD. Meski demikian, Hidayat mengakui masih ada ruang dalam APBD DKI 2018 yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkannya.
"Harusnya sekali lagi, ruang itu dibuka tapi nyatanya kan sangat kecil sekali. Dibuka sih, tapi sangat kecil," sesal Wakil Ketua MPR itu.
Hidayat pun yakin Anies-Sandi dapat mewujudkan program tersebut. Dia mendorong Anies memanfaatkan sisa waktu pada 2018 melakukan lobi-lobi bersama DPRD guna membahas APBD DKI.
"Menurut saya, ini jadi tugas buat Pak Anies karena untuk 2018 masih ada sisa waktu beberapa bulan anggota DPRD membedah lebih lanjut bagaimana agar program itu tetap bisa terlaksana tanpa bertentangan dengan APBD yang sudah ditandatangani," tutur Hidayat.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said, mengisyaratkan program rumah DP Rp 0 belum bisa direalisasi tahun ini. Namun persiapan sudah dilakukan.
"DP Rp 0 programnya sudah disiapkan, tapi kita membutuhkan dukungan regulasi. Kita perlu bicara dengan otoritas keuangan, bicara dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BI (Bank Indonesia), dan itu sudah kita mulai," terang Sudirman, Jumat (13/10).
Namun Sudirman berharap program ini bisa dijalankan tahun depan. "Tapi tadi kan Pak Anies mengatakan ada program yang segera bisa kita mulai fisiknya, ada juga yang persiapan-persiapan. Kita berharap tahun depan bisa dimulai. Tapi tahun ini memerlukan regulasi tadi (untuk rumah DP Rp 0)" lanjutnya.
Sumber: Detik.com
