IndonesiaKiniNews.com - Demo buruh dinilai tak akan banyak mempengaruhi keputusan gubernur terkait besaran upah minimum provinsi DKI Jakart...
IndonesiaKiniNews.com - Demo buruh dinilai tak akan banyak mempengaruhi keputusan gubernur terkait besaran upah minimum provinsi DKI Jakarta (UMP), Selasa (1/11/2017).
"Memang ada rencana para buruh akan berdemo di Balaikota DKI besok," kata anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur pengusaha, Sarman Simanjorang ketika dihubungi Wartakotalive.com, Senin (30/10/2017).
Sarman cukup yakin Gubernur DKI, Anies Baswedan akan menetapkan UMP sesuai PP 78 tahun 2015.
Terkait besaran UMP yang diajukan dewan pengupahan ke gubernur memang terbelah jadi 3 skema.
Skema pertama dan kedua berpihak ke pengusaha. Sedangkan skema ke-3 berpihak ke buruh.
Tapi, kata Sarman, skema ke-2 yang paling masuk akal sebab paling sesuai dengan PP 78 tahun 2015.
Skema ke-2 mengusulkan agar UMP 2018 sebesar Rp 3.648.035. Dihitung dari UMP berjalan dikalikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional sebesar 8,71%.
Sedangkan skema ke-3 dihitung sendiri oleh unsur buruh di dewan pengupahan.
Skema ke 3 mengajukan kenaikan UMP sampai Rp 3.917.398.
Angka itu dihitung berdasarkan angka kebutuhan hidup layak (KHL), yaitu kontrakan/sewa rumah yang tadinya 850.000 menjadi 1juta, transportasi dari Rp 450.000 menjadi Rp 600.000 dan listrik dari Rp 175.00 menjadi Rp 300.000, kemudian dikalikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional sebesar 8,71%. Sehingga angka yang didapat Rp 3.917.398.
"Jadi unsur buruh menginginkan angka yang hasil hitungan mereka yang dipilih gubernur. Ya tak apa-apa sih," kata Sarman.
Namun, Sarman menilai yang paling pas menjadi UMP 2018 memang sebesar Rp Rp 3.648.035.
Dengan angka itu, kata Sarman, maka akan membuat segalanya kondunsif baik bagi pengusaha maupun buruh.
"Kalau kenaikan sampai Rp 3,9 juta maka itu akan membuat sulit industri padat karya terutama," ujar Sarman.
Namun apabila gubernur memilih pilihan tertinggi, maka unsur pengusaha siap mengikutinya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku kaget hasil survei KHL DKI berada di bawah UMR saat ini.
Sandi mengatakan ini menjadi indikasi adanya penurunan daya beli dan refleksi dari pertumbuhan ekonomi yang lemah.
“Hasil surveynya sudah keluar dan ini cukup mengejutkan karena ternyata hasil survey KHL ada di bawah ekspektasi kita. Ini menunjukan adanya penurunan daya beli yang luar biasa di masyarakat. Belum pernah terjadi dalam sejarah bahwa ekspektasi di atas sementara KHL di bawah,” jelas Sandi.
Sandi mengatakan pihaknya akan terus berkomunikasi dengan sejumlah stake holders agar ditemui angka yang tidak merugikan salah satu pihak.
Di satu sisi pekerja harus sejahtera dan pengusaha tidak ada yang gulung tikar karena biaya operasional gaji buruh melambung.
“Dewan Pengupahan akan lakukan rapat final terakhir besok dengan data terakhir. Kita buka semua prosesnya secara transparan.” Ujar Sandi.
Ditargetkan angka penetapan UMR DKI Jakarta 2018 diputuskan per 1 November mendatang sesuai PP No 78/2015
Sumber: tribunnnews.com
