IndonesiaKiniNews.com -Anggota III BPK Prof Eddy Mulyadi Soepardi mengungkapkan alasan pemberian opini WTP untuk MPR adalah agar bisa amende...
IndonesiaKiniNews.com -Anggota III BPK Prof Eddy Mulyadi Soepardi mengungkapkan alasan pemberian opini WTP untuk MPR adalah agar bisa amendemen UUD 1945.
Pernyataannya itu dia sampaikan dalam sidang perkara suap opini WTP Kemendes.
"Adalah depan DPR, tetapi saya bilang jangan turun opininya karena Akom (mantan Ketua DPR Ade Komarudin) bisa marah, Fahri marah, BKKBN opini WDP, DPD agak berat kalau untuk WDP, saya meminta untuk DPR dan MPR untuk WTP agar bisa amendemen," kata Eddy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2017).
Eddy mengatakan temuan DPD dan DPR karena masalah pertanggungjawaban yang belum masuk. Hal itu disampaikan Eddy dengan berseloroh karena tak menyadari bila pembicaraannya direkam.
"Saya kalau lihat dari temuan DPD dan DPR itu karena masalah pertanggungjawaban yang belum masuk, jadi tidak ada hal yang material dan akhirnya menjelang itu semua sudah masuk," imbuh Eddy.
Nama Eddy Mulyadi sebelumnya jadi perbincangan ketika saling 'titip salam' dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang waktu itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Titipan salam Ahok disampaikan terkait audit RS Sumber Waras.
Kala itu Ahok bercerita ada salah satu petugas dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DKI yang bertanya kepadanya terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Dia lalu titip salam kepada pegawai itu.
"Kamu dari BPKP, ya? Salam itu sama salah satu Ketua BPK, Prof Eddy. Salam sama beliau," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (13/4/2016).
"Bilangin (ke Eddy), Ahok mendoakan dia (Eddy) berumur panjang, untuk lihat Ahok jadi presiden. (Kalau saya jadi presiden) supaya saya berantas munafik-munafik yang nggak bisa membuktikan (hasil audit)," kata Ahok.
Eddy lalu menanggapi salam dari Ahok itu. Eddy menekankan bahwa dia tak berseteru dengan Ahok.
"Salam kembali, salam kembali. Didoain panjang umur kan bagus," kata Eddy seusai pertemuan BPK dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2016).
Hasil audit terkait pembelian lahan RS Sumber Waras memang seakan menjadikan Ahok dan BPK berseteru. BPK berkukuh ada kerugian negara dalam pembelian lahan tersebut.
"Nggak ada, siapa yang berseteru? Saya nggak pernah bicara. Ketua (BPK) nggak pernah bicara. Hasil audit jangan diperseterukan, dong. Audit itu ada aturannya, ada standarnya, nggak berseteru," tandas Eddy.
Sumber: detik.com
