IndonesiaKiniNews.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendorong revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2017 tentang DKI Jakarta s...
IndonesiaKiniNews.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendorong revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2017 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara.
Salah satu poin revisi yang diusulkan Djarot ialah Gubernur DKI Jakarta dipilih DPRD.
"Saya memaknai demokrasi dalam demokrasi daerah khusus ini tidak hanya bisa dimaknai dengan one man one vote. Bisa juga dipilih oleh DPRD atas usul dari presiden," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2017).
Djarot menyebut pemilihan gubernur saat ini rawan terjadi kegaduhan. Pemilihan gubernur yang diwarnai banyaknya calon, menurut Djarot, tidak efektif.
"Sekarang kan 50 persen +1, bikin gaduh. Bayangkan bisa nggak Jakarta calonnya dua. Pasti lebih dari dua pasang. Bahkan di 2012 sampai lima pasang," sebutnya.
Djarot juga menilai pemilihan kepala daerah saat ini rawan terjadi perpecahan. Ia menilai, dengan dipilihnya gubernur oleh DPRD, hal itu akan mengurangi perpecahan di antara pasangan kepala daerah.
"Sebagai daerah ibu kota. Maka dari itu, apakah tidak mungkin kepala daerah cukup dari DPRD dan diajukan lewat presiden. Nanti wagub pilih sendiri supaya klop," pungkasnya.
Djarot Jelaskan Mengapa Pilkada DKI Mesti Dilakukan di DPRD
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, jika Jakarta dinilai sebagai kota khusus, sudah sepatutnya masyarakat tidak berpikir pemilihan kepala daerah atau pilkada DKI dilakukan secara langsung.
Menurut Djarot, tidak semua pilkada dalam sistem demokrasi harus lewat pemilihan langsung. "Saya memaknai demokrasi di daerah khusus ini tidak hanya dengan one man one vote," katanya di Balai Kota Jakarta, Rabu, 20 September 2017. "Bisa juga (calon) dipilih DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) atas usul presiden."
Djarot mengatakan wali kota dan bupati di Jakarta tidak dipilih secara langsung agar berjalan beriringan dengan kebijakan gubernur. Logika serupa juga harus berlaku untuk gubernur ibu kota agar program-program pemerintah provinsi berjalan beriringan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Djarot mengungkapkan pemilihan gubernur di ibu kota sebaiknya dilakukan DPRD dari tiga pasangan yang diusulkan Presiden RI. Usulan tersebut tengah dibahas dalam penggodokan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Rancangan undang-undang itu dibahas dalam focus group discussion di Balai Kota Jakarta bersama beberapa pakar hari ini. Djarot pun merasa lega karena pembahasan RUU usul pemilihan gubernur dibahas setelah pilkada 2017.
Djarot menjelaskan, pilkada DKI lewat DPRD juga akan mengurangi konflik antara kepala dan wakilnya. Bahkan Djarot mengatakan keharmonisan keduanya biasanya tak lebih dari enam bulan sejak dilantik. Padahal kepala dan wakil kepala daerah harus menjadi satu kesatuan.
"Maka dari itu, wakil gubernur harus menyatu dengan gubernur. Sama seperti wali kota dan bupati (di DKI Jakarta) itu tidak dipilih langsung," ujar gubernur yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
M Taufik: Kok Jadi Mundur Berpikirnya? Mungkin karena Pak Djarot Mau Mundur Kali Ya
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik merespon usulan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.
Djarot menyampaikan ide soal pemilihan Gubernur Jakarta oleh DPRD DKI atas usulan Presiden.
Menurut Taufik, hal tersebut merupakan bentuk kemunduran demokrasi.
"Itu contoh kemunduran demokrasi menurut saya, kenapa enggak ada pemilihan langsung? Saya tahu, dari dulu pikiran itu sudah ada dari zaman Ahok yang mau dipilih Presiden," ujar Taufik, ketika dihubungi, Rabu (20/9/2017).
Djarot mengusulkan hal tersebut untuk mencegah terjadinya kegaduhan di Jakarta selama proses pemilihan kepala daerah.
Terkait hal itu, Taufik berpendapat tidak pernah ada kegaduhan akibat pilkada.
Setegang apapun proses pilkada, kata Taufik, tidak pernah menimbulkan kerusuhan. Taufik menilai alasan Djarot tidak mendasar.
Taufik mengatakan, sebenarnya dia setuju dengan revisi UU 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Sebagai Ibu Kota NKRI.
Namun, hal yang direvisi lebih kepada posisi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota, bukan terkait mekanisme pemilihan kepala daerah di Jakarta.
"Kok jadi malah mundur berpikirnya? Mungkin karena Pak Djarot mau mundur kali ya makanya berpikirnya mundur juga," sindir Taufik.
Taufik yakin usulan Djarot tidak akan disetujui ketika rancangan undang-undangnya sampai di DPR RI.
Dia pun meminta Djarot tidak membuat kebijakan yang memicu perdebatan di akhir masa jabatan.
"Sudahlah, lebih baik khusnul khatimah, mundur dengan baik gitu lho," ujar Taufik.
sumber: detik.com/tempo.co/tribunnews.com
