IndonesiaKiniNews.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis mengeluarkan maklumat terkait pelaksanaan aksi 299 pada Jumat 29 November b...
IndonesiaKiniNews.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis mengeluarkan maklumat terkait pelaksanaan aksi 299 pada Jumat 29 November besok.
Secara umum, dalam maklumat itu Kapolda menyampaikan agar peserta melaksanakan aksi dengan tertib dan mematuhi undang-undang.
"Kami berharap, peserta aksi memahami dan mentaati apa yang disampaikan Kapolda dalam maklumat tersebut," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada detikcom, Kamis (28/9/2017).
Aksi yang diawaki oleh Alumni Presidium 212 itu akan digelar di depan Gedung DPR RI, Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Tuntutan massa yakni pencabutan Peraturan Pengganti Perundang-Undangan (Perppu) Ormas.
Maklumat Kapolda Metro Jaya bernomor Mak/05/IX/2017 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum itu ditanda tangani pada tanggal 26 September 2017 kemarin.
Berikut isi lengkap maklumat tersebut:
Bahwa dalam rangka menyikapi maraknya penyampaian pendapat di muka umum di wilayah hukum Polda Metro Jaya, maka Kepolisian Daerah Metro Jaya mengeluarkan Maklumat pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum sebagai berikut:
1. Penyampaian pendapat di muka umum baik berupa unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum, dan/atau mimbar bebas dilarang membawa senjata api/karet, senjata tajam, senjata pemukul atau benda-benda yang membahayakan, serta telah memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis 3 (tiga) hari sebelumnya.
2. Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, dan diingatkan bahwa sesuai dengan pasal 5 UU No 9 Tahun 1997 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan
d. Menjaga keutugan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dilarang mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas umum, melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan raya/arus lalu lintas/busway/jalan tol, melakukan provokasi yang bersifat anarkis, SARA dan pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum di tempat terbuka dibatasi mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 18.00 WIB dan di tempat tertutup mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
4. Tempat pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang ditujukan kepada instansi yang berada di sekitar Monas ditempatkan di pintu Monas di depan Patung Kuda dan dilarang menyampaikan di sekitar Bundaran HI serta di DPR RI ditempatkan di luar pagar DPR RI. Hanya perwakilan saja yang dapat difasilitasi untuk bertemu kepada pihak yang berkepentingan.
5. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar hukum maka akan dilakukan tindakan kepolisian secara tegas dari mulai peringatan, pembubaran kegiatan sampai kepada penegakan hukum. Bagi para pelaku serta penanggung jawab, dapat dipidanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku baik Tindak Pidana Makar dan Tindak Pidana lainnya.
Demikian maklumat ini untuk dipahami dan dimengerti oleh semua pihak.
Maklumat Kapolda Metro Jaya bernomor Mak/05/IX/2017 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum itu ditanda tangani pada tanggal 26 September 2017 kemarin.
Berikut isi lengkap maklumat tersebut:
Bahwa dalam rangka menyikapi maraknya penyampaian pendapat di muka umum di wilayah hukum Polda Metro Jaya, maka Kepolisian Daerah Metro Jaya mengeluarkan Maklumat pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum sebagai berikut:
1. Penyampaian pendapat di muka umum baik berupa unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum, dan/atau mimbar bebas dilarang membawa senjata api/karet, senjata tajam, senjata pemukul atau benda-benda yang membahayakan, serta telah memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis 3 (tiga) hari sebelumnya.
2. Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, dan diingatkan bahwa sesuai dengan pasal 5 UU No 9 Tahun 1997 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan
d. Menjaga keutugan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dilarang mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas umum, melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan raya/arus lalu lintas/busway/jalan tol, melakukan provokasi yang bersifat anarkis, SARA dan pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum di tempat terbuka dibatasi mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 18.00 WIB dan di tempat tertutup mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
4. Tempat pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang ditujukan kepada instansi yang berada di sekitar Monas ditempatkan di pintu Monas di depan Patung Kuda dan dilarang menyampaikan di sekitar Bundaran HI serta di DPR RI ditempatkan di luar pagar DPR RI. Hanya perwakilan saja yang dapat difasilitasi untuk bertemu kepada pihak yang berkepentingan.
5. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar hukum maka akan dilakukan tindakan kepolisian secara tegas dari mulai peringatan, pembubaran kegiatan sampai kepada penegakan hukum. Bagi para pelaku serta penanggung jawab, dapat dipidanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku baik Tindak Pidana Makar dan Tindak Pidana lainnya.
Demikian maklumat ini untuk dipahami dan dimengerti oleh semua pihak.
Sumber: detik.com
