PKB Gertak Akan Tarik Dukungan Buat Jokowi Jika Tidak Membatalkan Peraturan Ini

IndonesiaKiniNews.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus menyerukan penolakan terhadap kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terk...

IndonesiaKiniNews.com -Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus menyerukan penolakan terhadap kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait sekolah delapan jam atau full day school.

Menurut PKB sekolah lima hari dapat mematikan pendidikan berbasis kerakyatan seperti Madrasah Diniyah.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Maman Imanulhaq menegaskan jika permintaan itu tak digubris, PKB akan mencabut dukungan terhadap Jokowi di Pilpres 2019.

"Jangan sampai teriakan kita dianggap teriakan biasa, ini teriakan serius, penolakan ini akan kita rumuskan dan disampaikan ke DPR RI. Kalau tidak ditanggapi Presiden, maka dapat kita katakan Jokowi sudah tidak berpihak kepada masyarakat diniyah, Jokowi menipu umat Islam, Jokowi tidak perlu kita pertahankan di 2019,"kata Maman Imanulhaq.

PKB melihat penyeragaman sistem sekolah lima hari justru membuat karakter bangsa yang sesuai Bhinneka Tunggal Ika menjadi luntur.

Menurut Maman, kebijakan sekolah 8 jam selama 5 hari ini menyangkut kepentingan umat.

Kebijakan yang dikeluarkan melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 ini dianggap mempengaruhi eksistensi Madrasah dan Pondok Pesantren (Pondok Pesantren).

Suara penolakan terhadap Permendikbud 23/2017 kata Maman perlu terus digemakan.

Menurut Maman, perjuangan penolakan aturan ini bukan semata-mata tanpa alasan yang kuat.

Lebih lanjut, padahal Madrasah dan Ponpes merupakan tempat pendidikan bagi para santri yang sedari dulu ikut berjuang membela negara ini.

Oleh karenanya, penolakan Permendikbud 23/2017 ini menurut Maman juga soal sejarah.

Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar menegaskan sikap DPP PKB menolak kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai kebijakan sekolah lima hari atau yang mereka sebut full day school.

Bahkan ia menyebut Mebdikbud membuat kebijakan yang dipaksakan dan berpotensi menghancurkan sendi pendidikan kerakyatan yang dibentuk sejak lama oleh Madrasah Diniyah.

"Full Day School ini dipaksakan, dapat mengganggu apa yang sudah dibangun oleh ulama. Ia menggeneralisir semua warga negara dan berpotensi merusak tradisi yang telah puluhan tahun dibangun. Bahkan kebijakan Mendikbud ini tidak lebih baik dari apa yang dilakukan Belanda. Belanda lewat Snouck Hurgronje berkompromi dengan para ulama untuk menentukan kebijakan di nusantara pada saat penjajahan," ujarnya.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu serius menanggapi sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait penolakan terhadap kebijakan sekolah delapan jam dan lima hari atau full day school.

"Kemendikbud perlu serius menanggapi sikap PKB tersebut," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira.

Sumber: tribunnews.com